Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

April 2010
M T W T F S S
« Mar   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Tulisan tentang PeBeJe

April 7, 2010
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 8:00 am

PBJ VS FREE MARKET

PBJ yang lebih dikenal dengan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sekarang dihadapkan pada tatanan free market (pasar bebas). Entah disadari atau tidak, kondisi tersebut berlangsung dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. PBJ merupakan proses pembelian sampai dengan adanya barang/jasa tersebut. Namanya membeli tentunya harus ada penjual. Untuk mencari penjual, rasional paling mudah adalah mencari di pasar.

Dalam kontek tersebut instansi pemerintah menjadi pembeli, sedangkan pasar menjadi tempat bertemu dengan penjual barang/jasa. Jika instansi pemerintah menjadi pembeli, maka penjual adalah penyedia barang/jasa. Pembeli disini meminta barang/jasa, sedangkan penjual menawarkan barang/jasa.

Dalam kontek PBJ, maka pembeli (pemerintah) dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan. Pihak penjual (penyedia barang/jasa) adalah  penyedia barang/jasa yang harus memenuhi persyaratan dalam Kepres No 80 tahun 2003 dan perubahannya yang notabennya adalah para pengusaha. Para individu-individu akan saling bertemu dalam pasar. Untuk  menciptakan sebuah lingkungan di mana penjual dan pembeli bebas menjual dan membeli barang/jasa yang mereka inginkan, barang dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Jika terjadi kesepakatan transaksi antara pembeli dengan penjual maka telah terjadi jual beli diantara keduanya. Hal ini merupakan salah satu syarat jual beli. Segala keputusan pembeli dengan penjual mengenai uang, barang dan jasa dilakukan secara sukarela. Kondisi tersebut memasuki yang disebut pasar ideal. Pasar ideal ini yang disebut pasar bebas.

PBJ Pemerintah dan Strategi Menghadapi Free Market

Pemerintah dalam membeli barang/jasa menggunakan prosedur pengadaan barang/jasa yang digunakan. Prosedur PBJ instansi pemerintah saat ini mengacu pada Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya. Prosedur proses PBJ pemerintah pun berkembang dari cara konvensional sampai dengan lewat pasar abstrak. Hal ini jelas proses E-Procurement (PBJ secara elektronik) melalui internet, yang sudah mulai diterapkan dinstansi-instansi pemerintah.

Kepres No 80 Tahun 2003 merupakan pedoman bagi pemerintah bagaimana membeli (how to buy) barang/jasa. Mungkin Kepres ini satu-satunya aturan sekaligus teori bagaimana membeli. Mampukah  aturan/teori dalam Kepres ini menghadapi pasar yang notaben penjualnya  dilakukan oleh pengusaha?

Para pengusaha dengan strategi penjualan/marketing begitu ”cerdik”. Mereka sudah terbiasa mengaplikasikan teori ”how to sell” dari berbagai referensi buku-buku, kecuali bagi pengusaha tingkat pemula/beginner. Apalagi prinsip bagi para pengusaha adalah mengedepankan asas kepercayaan/trust dan berjabat tangan/handshake. Kompetisi antar pengusaha juga mengikuti mekanisme pasar pula. Dalam praktik, tidak sulit bagi pengusaha menyiasati proses PBJ pemerintah. Segala cara dilakukan, sehingga monopoli maupun  persengkokolan dalam tender mewarnai dalam proses PBJ pemerintah.

Menghadapi mekanisme pasar tersebut, bagi pembeli dihadapkan pada posisi tawar/bargaining position yang memiliki plus minus (kelebihan/kekurangan). Satu sisi, pembeli diuntungkan para pengusaha yang saling berkompetisi untuk menawarkan barang/jasa yang diminta. Kompetisi para pengusaha akan memberikan penawaran serendah bagi pembeli. Penawaran yang rendah sangat menguntungkan bagi pembeli dan tentunya akan menghemat anggaran. Keuntungan tersebut idealnya dapat terwujud jika tidak terjadi monopoli maupun persengkokolan antar pengusaha. Sisi lain, pembeli sangat dirugikan jika kondisi ideal dimana pengusaha tidak berkompetisi secara sehat, sehingga penawaran yang ditawarkan tidak sehat pula.

Dihadapkan pada kondisi demikian, perlunya strategi bagi pemerintah (pembeli) mengahadapi kondisi pasar yang demikian bebas. Membuat permintaan yang sedetail mungkin baik jumlah maupun spesifikasi adalah hal utama yang harus dibuat oleh pembeli. Namun, kiat bagaimana membuat permintaan yang tepat adalah hal tidak mudah. Disinilah, kelihaian dalam membuat permintaan harus betul-betul diperhatikan dalam PBJ Pemerintah. Orang jawa bilang ”ono rego ono rupo”. Dengan dasar tersebut, membuat permintaan harus pula diimbangi kondisi barang/jasa yang ada di pasar.

Secara teori mudah untuk menunjuk barang/jasa yang akan dibeli. Namun secara teori pula, aturan dalam Kepres No 80 Tahun 2003 membatasi bagaimana menunjuk barang/jasa yang diinginkan. Memiliki banyak referensi mengenai barang/jasa dan harga dari berbagai sumber sangat membantu saat membeli. Selain bisa dibuat sebagai Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dapat juga sebagai bahan perbandingan.

Memiliki permintaan yang sesuai dengan kondisi di pasar dan referensi harga barang/jasa sangat membantu dalam PBJ Pemerintah. Setidaknya, harapan penawaran yang ditawarkan pengusaha akan wajar sesuai dengan kondisi pasar pula. Toh, para pengusaha sudah hafal dengan kondisi barang/jasa yang ada di pasar.

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura