Ajik

Rekanan apa Swakelola ?

by on Apr.21, 2010, under Articel

Sampai saat ini, tulisan ditulis, Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya. Garis besarnya Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan memilih Penyedia Barang/Jasa (Rekanan) dan Swakelola.

Memilih Rekanan harus mengikuti mekanisme yang ada. Untuk memilih penyedia barang/jasa dan jasa lainnya dengan (1. Lelang Umum, 2.Lelang Terbatas, 3. Pemilihan Langsung & 4. Penunjukan Langsung). Memilih penyedia jasa konsultan dengan (1. Seleksi Umum, 2. Seleksi Terbatas, 3. Pemilihan Langsung & 4. Penunjukan Langsung).

Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola pun harus mengikuti mekanisme yang ada. Swakelola merupakan pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri……(lihat Kepres 80 Tahun 2003). Swakelola dapat dilakukan oleh instansi sendiri, instansi lain non swadana dan LSM/Masyarakat. Khusus Swakelola yang dilakukan instansi sendiri dan instansi lain non swadana, bilamana dalam pekerjaan tersebut membutuhkan alat/bahan, diwajibkan untuk memenuhi alat/bahan tersebut melalui prosedur Kepres 80/2003. Yang dimaksud disini adalah prosedur dengan pemilihan penyedia barang/jasa (lelang umum/seleksi umum, lelang terbatas/seleksi terbatas, pemilihan langsung & penunjukan langsung).

Tulisan ini cuman sekedar membandingkan dalam hal apa dan keuntungan apa jika memilih rekanan dan swakelola (dilakukan instansi sendiri & instansi lain non swadana).

Beberapa kegiatan oleh instansi pemerintah akhir-akhir ini cenderung lebih bersifat administratif. Sedangkan teknis pelaksanaan pekerjaannya lebih diserahkan pada Rekanan (Penyedia Barang/Jasa). Dalam banyak hal tertentu, memang banyak juga pekerjaan diinstansi pemerintah tidak dapat dilakukan/dikerjakan sendiri. Tentunya wajar jika harus memilih rekanan. Untuk memilih rekanan tentunya harus dengan prosedur Kepres 80/2003 & perubahnnya. Memang dalam hal praktis, instansi pemerintah tidak susah-susah melakasanakan pekerjaan tersebut. Katakanlah, dengan diborongkan ke rekanan, segala pekerjaan akan beres dilakukan oleh rekanan tersebut. Itu idealnya, jika pekerjaan tersebut berjalan lancar dan mulus dan hasil yang dilakukan rekanan sesuai yang diinginkan (baik normatif maupun harapan user).

Hampir dalam segi kegiatan diinstansi pemerintah, dapat dilakukan oleh rekanan. Gampangnya, bisa dilihat dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Begitu banyak Rekanan baik itu Perusahaan Perorangan/CV/PT baik dengan kualifikasi kecil/menengah/besar memiliki SIUP yang memiliki banyak kategori pekerjaan yang dapat mereka lakukan. Dengan anggapan ini, sudah menjadikan kecenderungan bagi instansi pemerintah harus memakai jasa mereka. Sudah hal umum, menggunakan jasa rekanan harus memperhitungkan biaya-2 seperti: pajak-pajak yang berlaku & keuntungan yang mereka dapatkan. Dalam memberikan perkiraan keuntungan bagi rekanan tentunya sewajarnya. Nah, biaya tersebut yang dapat menaikkan cost/biaya anggaran.

Secara normatif, ada kewajiban instansi pemerintah dimana pekerjaaannya harus memilih rekanan. Namun ada juga pekerjaan yang tidak perlu memakai jasa rekanan. Nah, pekerjaan yang seperti apa yang tidak perlu memakai jasa rekanan ? Di dalam Kepres, jelas sudah diatur dan inilah pengadaan barang/jasa dengan swakelola. Banyak kriteria dimana pekerjaan dapat dilakukan dengan swakelola. Antara lain, pekerjaan yang kurang diminati oleh penyedia barang/jasa, bersifat rahasia dll. Sebenarnya banyak pekerjaan diinstansi pemerintah yang bisa dilakukan dengan swakelola. Seperti pembuatan database yang bersifat rahasia, seminar, penelitian, workshop dll. Mungkin bagi instansi pemerintah sudah familiar melaksanakan pekerjaan tersebut, namun tidak tahu jenis apa pekerjaan tersebut? Itulah pekerjaan yang dilakukan dengan swakeloa. Kefamiliaran mereka melaksanakan pekerjaan tersebut mungkin alasan lebih praktis, mudah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri. Dengan dasar tersebut, tentunya banyak aparat pemerintah/staff  di instansi pemerintah yang ikut aktif melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, tentunya mereka tidak sekedar mengurusi pekerjaan adminsitrasi yang begitu “membosankan”, namun juga mendapat tambahan pengalaman pekerjaan mungkin juga income . Misalkan untuk pekerjaan menambal jalan oleh dinas terkait, cukup dilakukan swakelola. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh dinas terkait itu sendiri, karena mereka mampu. Lain halnya jika diserhakan pada rekanan. Bilamana pekerjaan tersebut diserahkan pada rekanan, tentunya harus memperhitungkan cost untuk keuntungan rekanan.

Di instansi pemerintah, banyak kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mekanisme swakelola. Cuman mereka enggan/kurang familiar/takut menggunakan mekanisme tersebut. Bagi instansi pemerintah lebih cenderung menginginkan hal yang “aman” (dalam artian aman ketika ada pemeriksaan baik internal maupun dari eksternal). Bila melihat aturan dalam Kepres 80/2003, pekerjaan yang dilakukan dengan swakelola masih kurang terperinci. Seharusnya dalam peraturan setingkat Kepres tersebut (bila mana ada perubahan sekarang menjadi Perpres), maka macam-macam & contoh-contoh pekerjaan yang dapat diswakelolakan harus jelas dan tertulis dalam aturan tersebut. Jenis  pekerjaan yang dapat diserahkan ke rekanan pun harus jelas pula, karena dalam swakelola ada pembatasan juga. Artinya untuk pengadaan barang/jasa diserahkan kepada mekanisme pemilihan rekanan (penyedia barang/jasa).

Disisi lain, jenis pekerjaan jasa lainnya dalam Kepres pun belum jelas. Artinya banyak penafsiran jenis pekerjaan jasa lainnya tersebut. Seharusnya contoh dan macam-macam pekerjaan tersebut tertulis dalam aturan Kepres 80/2003 dan perubahannya. Hal ini menghindari tafsir dan kejelasan,  apakah jasa lainnya ini yang dimaksud apakah pekerjaan swakelola.

Share on Facebook

Leave a Reply

*

Spam Protection by WP-SpamFree