Ajik

kerjasama antar daerah

by on Apr.23, 2010, under Articel

Setiap pergantian peraturan perundang-undangan biasanya muncul berbagai macam fenomena yang tidak jauh dari tujuan perundang-undangan. Entah itu fenomena yang terjadi begitu “dadakan” atau bisa saja menjadi revolusioner. Kerjasama daerah merupakan bentuk fenomena yang juga berkembang seiring adanya UU Otonomi Daerah.

Ada “unen-unen” orang Jawa “Ora iso urip dewe”. Mungkin “unen-unen” tersebut yang menjadikan dasar adanya setiap daerah saling membutuhkan. Untuk itu antar daerah perlu bekerjasama. Dengan kerjasama antar daerah seyogyanya rasa egois daerah dapat diredam. Contoh kerjasama antar daerah seperti: Kedungsepur, Jabodetabek dan lainnya.

Banyak bidang yang tertera dalam UU Otonomi Daerah 32/2004 yang dapat dikerjasamakan. Memang tidak mudah antar daerah melakukan kerjasama berbagai bidang. Selain memakan waktu yang “cukup bertele-tele” juga memakan biaya. Biasanya mau bekerja sama kalau ada maunya, ada perlunya, kalau ada untungnya, kalau bisa dikerjakan, kalau ada hasilnya. Nah, kalau-kalau tersebut sangat tepat dan perlu menjadi harus. Harus mau, harus perlu, harus untung, harus bisa dikerjakan dan harus ada hasilnya. Bukan sebaliknya biasanya mau bekerjasama kalau “kepepet”. Apakah kalau tersebut menjadi harus “kepepet” ?.

Biasanya kalau ada kerjasama yang “kepepet-kepepet” ini, muncul karena ada kondisi yang mengharuskan atau mendesak. Misal orang-orang daerah A membuang sampah di daerah B. Daerah C mengambil air di daerah D. Banyak penduduk daerah A bekerja di daerah C, Daerah B berbatasan dengan daerah D. Penerapan UU yang keliru bagi daerah, misal ketika ada kasus pembakaran kapal nelayan dari daerah B yang mencari & mengambil ikan di laut sekitar daerah C. Masih banyak isu maupun kasus yang bisa diangkat menjadi  kerjasama antar daerah.

Setiap  daerah memiliki perbedaan politik,  sosial, ekonomi maupun budaya dan kondisi geografi. Kondisi tersebut sebagian besar diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing daerah. membuat Perda tentunya harus merujuk dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Bahkan sesama Perda yang mengatur hal yang sama antar Daerah satu dengan Daerah tetangganya pun bisa saja berbeda. masih banyak hal yang membedakan antar Daerah satu dengan Daerah lain.

Keberanekaragaman perbedaan tersebut bisa saja diangkat menjadi isu kerjasama. Banyak teori yang dapat dipakai dalam usulan kerjasama. Salah satunya dengan melihat analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity dan Threatment). Dengan analisis SWOT nanti dapat dilihat prioritas tiap daerah yang dapat dikerjasamakan.

Melakukan “lobi” ke daerah lain merupakan hal mutlak diperlukan pada tahap awal kersajama. Sifatnya dapat pertemuan informal sampai inten kepada tingkat formal. Jikalau terjadi kesepakatan adanya kerjasama, maka dapat dibuat semacam Nota Kesepakatan (MoU/Memorandum of Understanding). MoU ini sifatnya garis besar dan ditandatangani oleh Kepala Daerah yang mengadakan kerjasama. Tentunya harus mengetahui Departemen/Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah/ DPRD Prop/Kab/Kota. Perlunya diketahui DPRD adalah salah satunya dipersiapakan anggaran dana. Mempersiapakan dana merupakan hal yang cukup “alot”. Untuk itu, proposal kerjasama tiap daerah yang diajukan ke DPRD harus jelas. Meskipun di dalam MoU hanya berisi garis besar, namun harus dituangkan hal-hal yang penting. Misalnya: apabila dalam perjanjian kerjasama antar daerah ada pengadaan barang/jasa yang diserahkan kepada penyedia barang/jasa, harus dibentuk Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan. Pembentukan PPK/PPBJ/PP harus ada kesepakatan. Cara menyelesaikan perselisihan jika terjadi perselisihan/permasalahan. Dana & sumber dana yang dibutuhkan dalam kerjasama juga harus jelas pula.

Setelah adanya MoU ini , langkah selanjutnya adalah pertemuan formal antar Kepala Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang membidangi urusan yang akan dikerjasamakan. Hasil dari pertemuan formal ini dapat dibentuk Tim yang membidangi Urusan Kerjasama. Tim ini yang harusnya dipercaya oleh wakil daerah untuk mengatur kerjasama yang disepakati dan membuat Standart Procedure (SP) pelaksanaan kerjasama. Dengan SP ini sebagai acuan melaksanakan kerjasama oleh Daerah. Ada teori yang sering dipakai oleh pembuat kebijakan : POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling). Dengan teori tersebut nanti bisa didapat beberapa komponen yang masuk dalam masing-masing item dari POAC.

Share on Facebook

Leave a Reply

*

Spam Protection by WP-SpamFree