Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Sawah & Ketahanan Pangan

May 3, 2010
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 10:28 am

Tanah sawah (Jawa=”saben”) merupakan pusat produksi pertanian. Tanpa lahan yang disebut sawah tersebut, jaman sekarang masih mustahil untuk menanam padi, kapas, gandum maupun tanaman kebutuhan pokok. Sebagaian besar sawah, notabennya berada di daerah Kabupaten.  Di daerah Kota mungkin sudah langka atau jarang. Kalaupun ada mungkin malah “aneh”. “Lo kok di kota masih ada sawah ya. Ini ndeso apa kota ya?”

Tiap tahun ke tahun keberadaan tanah/lahan sawah semakin berkurang. Berkurangnya lahan sawah bisa saja karena sudah “disulap” menjadi bangunan, baik itu rumah, pabrik, atau telah terkonversi menjadi lahan non pertanian. Terkonversinya lahan sawah untuk pertanian akan memunculkan banyak masalah.

Disebut diawal, bahwa sawah masih menjadi media untuk menanam tanaman kebutuhan pokok. Jika sawah ini terkonversi menjadi lahan non pertanian, maka kuantitas mengahasilkan produksi pertanian pun akan berkurang. Alih, alih mengatakan kuantitas, yang berkualitas aja juga agak gimana gitu…? Kalau semakin menurun hasil produksi pertanian, tentunya kesediaan pangan pun akan sedikit. Kalau kesediaan pangan terancam, maka ketahanan pangan pun akan muncul. Istilah ketahanan pangan pun beragam. Dari BIN mengatakan “demikian”, dari Departemen “ini” / “itu” mengatakan demikian. Bagi saya, itu hanya mempermasalahakan definisi, bukan substansi nyata yang harus dihadapai negeri ini.

Banyak alternatif untuk mengatasi masalah kekurangan kesediaan pangan. Paling “jitu” dengan impor. Ah, itu bukan jitu, tapi “kepepet” atau biar dianggap negara kaya. Asumsinya kalau impor pangan mesti negara banyak duitnya. Nah, itu lah bisa dikatagorikan negara kaya. Kalau mengekspor mungkin baru bisa dikatakan cukup kaya. Karena sudah sisa persediaan pangan. Tapi apa betul juga kita berani mengekspor pangan (beras) ?. Mungkin bisa ditengok mereka yang tinggal di daerah (Kabupaten/Kota), masih banyak yang kekurangan beras. Ya, kayaknya setuju juga dengan istilah “Dutch Desease” atau lebih populer bagi orang terpelajar : penyakit belanda. Apa maksudnya, menjadi miskin di negara sendiri.

Apa betul, alternatif impor merupakan pilihan bijak ? Kalau tiap tahun masih mengimpor pangan (beras), itu bukan tandanya kita negara kaya, melainkan kita lupa dengan negara kita sendiri. Secara historis-gografis, negara kita terkenal subur dengan lahan pertaniannya. Ah, seperti di desa saya aja. (Alm) Bapak saya pernah berkata :”Niteni sawah subur kuwi gampang, sangger akeh sukete yo subur” (Tanda sawah subur itu mudah, asal banyak rumputnya ya subur). Saya percaya dengan statement tersebut, bukan karena secara ilmiah teruji kebenarannya, namun (Alm) Bapak saya itu petani tulen. (Alm) Bapak saya pernah berkata sekitar tahun 2000 :”Saiki jenenge mongso iku ora iso diprediksi, saiki udan, sesuk panas, sasi iki udan, sasi sesuk ora udan, wis ora tetep mangsane” (Sekarang yang namannya alam itu tidak bisa diprediksi, sekarang hujan, besuk panas, bulan ini hujan, bulan besok tidak panas, sudah tidak tetap alamnya). Nah, kenyataannya sudah terbukti.

Kembali pada kondisi lahan pertanian yang semakin menyusut. Sekiranya langkah apa yang harus ditempuh agar sawah tidak terkonversi ke lahan non pertanian dan terus produktif  ? Kalau meninjau munculnya sebab lahan pertanian tidak produktif maupun berubah menjadi lahan non pertanian cukup banyak faktornya. Alasan yang paling realistis adalah yang sangat memungkinkan terjadinya konversi lahan pertanian. Misal: banyak orang desa yang bekerja di kota (entah itu adanya daya tarik kota atau daya dorong dari desa). Bekerja menggantungkan pertanian sudah tidak manjanjikan.  Petani tapi tidak punya sawah. Musimnya sulit. Sawah dibuat rumah atau dijual karena butuh uang. Mungkin bisa ditanyakan sepanjang jalan ke Purwodadi dari arah Mranggen, sawah disekitar jalan tersebut sudah menjadi milik siapa? Dan masih banyak alasan realitas lainnya.

Mengahadapi kondisi realitas dan sosial penyebab alasan realisitis di atas, tentunya bagaimana peran negara menghadapi kenyataan di atas. Ujung tombak peran negara menghadapi masayarakat tentunya berada dalam struktur organasasi terkecil. Kalau yang atas/ “penggede”/besar ya mestinya Presiden/DPR dll, Panengah beliau-beliau para menteri, Bupati/Walikota/DPRD/dll. Sampai yang bawah/kecil, yaitu di tingkat Desa/Kelurahan/BPD/dll  sampai RW dan RT. Nah, di tingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan ini yang sebenarnya bisa mengatur dan mengawasi sosial masyarakatnya. Kalau di tingkat atas/menengah memberikan kebijakan/peraturan larangan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, namun di tingkat bawah masih banyak terjadi larangan tersebut, maka perlu dibenahi masalah tersebut. Ini bukan saja masalah implementasi peraturan perundang-undangan, namun juga mengahadapi kondisi sosial masyarakat dengan kesadaran hukum masyarakat yang berbeda-beda.

Hal yang cukup bertolak belakang. Namun kalau disadari masyarakat, akibat berkurangnya lahan produktif pertanian menjadi non pertanian akan kembali ke masyarakat lagi khususnya mereka yang berada di tingkat kecil. Bagi para “penggede” mungkin hanya merasakan ikut “prihatin”, namun para “orang kecil” akan “prihatin” beneran. Mengapa ? Karena secara ekonomi, orang kecil kurang mampu berkompetisi/bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya (pangan) dengan para “penggede”.

Membuat kebijakan di level Desa/Kelurahan mungkin langkah yang cukup tepat dengan dukungan level atas. Salah satunya membuat Peraturan Desa/Kelurahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Desa/kelurahan dan Larangan Konversi Lahan Sawah menjadi Non Pertanian. Aturan ini tentunya harus diselaraskan dengan aturan yang lebih tinggi. Misal pun kalau ada aturan lebih tinggi malah akan menghancurkan aturan Desa/Kelurahan tersebut harus diselesaikan dengan seadil-adilnya. Misal, ada proyek jalan tol, yang melewati berhektar-hektar sawah, ada mega proyek lainnya yang “sok yes”, namun akhirnya akan mengalihkan fungsi sawah menjadi non pertanian.

Dengan aturan Desa/Kelurahan tersebut, tidak berarti “seolah-olah” seseorang trus akan menjadi petani. Namun, bila dikaji lebih lanjut manfaat yang didapat lahan produktif pertanian setidak-tidaknya tidak terkonversi menjadi lahan non pertanian. Bisa dibayangkan bila sudah menjadi bangunan (pabrik maupun rumah). Bagaimana membuat lahan sawah dari bangunan tersebut. Sangat sulit. Namun, jika mengkoversi lahan sawah menjadi bangungan begitu pesat cepatnya.

Kalau kita memikirkan jangka pangjang (demi anak cucu), mungkin langkah terbijak adalah dengan mengoptimalkan lahan sawah yang ada. Banyak teori untuk mengoptimalkan lahan sawah. Tentunya berbagai referensi dan sumber baik itu dari buku maupun instansi yang berkaitan dangan pertanian dapat menjadi rujukan. Untuk mengoptimalkan lawan sawah perlu dukungan/sumber hukum yang jelas. Maka membuat aturan Desa/Kelurahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Desa/kelurahan dan Larangan Konversi Lahan Sawah menjadi Non Pertanian adalah langkah yang seharusnya dibuat sejak dini.


Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura