Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

May 2010
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Hukum & Politik, dan Mewujudkan Tujuan Negara

May 11, 2010
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 11:21 am

Politik dan hukum memang seperti satu keping uang logam. Maksudnya satu sisi, jika dilihat ia adalah hukum dan sisi satunya adalah politik. Entah itu duluan mana, tentunya jika ditanya hukum dengan politik dulu mana (asalnya), maka ada jawaban setidak-tidaknya 2 jawaban. Jawaban pertama, dulu hukum, karena “teorinya begini..”. Ada yang menjawab politik, karena “teorinya begini……”. La definisi hukum dan politik saja banyak versi, tentunya banyak jawaban yang dapat dikemukakan.

Dalam perkembangannya, antara hukum dan politik saling berebut agar “wilayahnya” lebih dominan. Sebagai contoh, kasus yang memang nyata-nyata masuk dalam wilayah hukum, bisa berkembang dalam wilayah politik. Maupun sebaliknya. Kalau antara hukum dan politik selalu berebut agar lebih dominan, apakah lantas orang-orang yang “bermain” dalam profesi bidang hukum dan politik akan berebut juga ? Atau apakah orang yang berprofesi di bidang hukum akan memainkan peran politik, atau sebaliknya. Bukannya cepat mengambil kesimpulan, hukum dan politik selalu berjalan beriringan.

Dalam literatur “kepolitikan” di kenal dengan apa yang disebut trias politika. Dan teori tersebut banyak diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ada 3 badan yang dominan berperan. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya 3 badan tersebut tujuannnya antara lain ada “check & balance” dalam sistem pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan negara. Badan ekesekutif dan legislatif sangat didominasi oleh  politik. Karena pemilihan “person” ke dua badan tersebut sangat syarat dengan kepentingan politik.  Namun demikian, proses pemilihan “person” tersebut juga harus mengikuti mekanisme peraturan ( hukum). Sedangkan badan yudikatif lebih dominan dangan kepentingan hukum. Namun, demikian dalam badan yudikatif juga tidak akan lepas dan meninggalkan dari kepentingan politik. Karena hakekatnya badan yudikatif juga unsur dari trias politika.

Lantas, apa dengan teori trias politika, akan menjamin politik dan hukum akan berjalan untuk berebut menjadi lebih dominan ? atau justru dengan teori tersebut memang menginginkan hukum dan politik akan saling beradu, saling berebut untuk lebih dan lebih dominan?

Kedua pertanyaan tersebut sama-sama menginginkan adanya hukum dan politik selalu berkembang. Adanya perkembangan hukum dan politik tentunya mengikuti dinamisasi baik “kebutuhan” dan “tujuan”. Idealnya kebutuhan & tujuan yang dimaksud adalah sesuai dengan kebutuhan & tujuan negara. Dalam konsep “welfare state” atau lebih akrabnya negara kesejahteraan, memiliki tujuan yang mulia, yaitu mensejahterahkan masyarakat.

Mensejahterahkan masyarakat itu sangat mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk diterapkan. Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut akan bertemu dengan berbagai kepentingan lain, selain hukum & politik. Seperti kepentingan sosial, budaya maupun ekonomi. Ada pula  teori yang mengenalkan adanya 4 sub sistem yang memiliki energi yang berbeda tingkatannya, 1. Ekonomi, 2. Politik, 3. Sosial dan 4. Budaya. Hukum (yang masuk dalam sub sistem budaya). Jadi jelaslah bahwa hukum dan politik hanya bagian dari sub sistem yang ada menurut teori tersebut.

Berangkat dari teori tersebut, lantas bagaimana peran hukum (yang masuk dalam sub sistem budaya) dan politik akan menopang maupun berjalan seiring tanpa konflik dengan sub sistem lainnya untuk mewujudkan tujuan negara ? Jawabannya tidak mudah.

Hukum dan politik selalu dibutuhkan oleh organisasi masyarakat dari yang kecil sampai dengan negara. Dari sini muncul cabang kajian hukum adat, hukum agama, sampai hukum nasional. Dalam perkembangnnya pun muncul kajian politik hukum. Bahkan dalam percaturan berhubungan antar negara pun akan membutuhkan dan menggunakan apa yang disebut hukum dan politik. Kajian yang mempelajari hubungan dengan/antar negara pun lebih akrab dengan hukum internasional, politik internasional.

Terlebih lagi, dalam perkembangannya, percaturan politik internasional yang diatur dengan hukum internasional telah mempengaruhi pada pengaturan hukum yang bersifat nasional sampai berimbas pada hukum adat yang masih ada. Sebut saja contoh, mengenai persetujuan internasional mengenai HAKI, Pertanian dan Perdagangan Bebas. Persetujuan yang sudah disepakati oleh beberapa negara tersebut akan berimbas pada produk-produk hukum yang ada dinegara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Perjanjian yang bersifat internasional tersebut bersifat memaksa kepada negara yang melakukan ratifikasi. Hal tersebut wajar, karena adanya asas PACTA SUNT SERVANDA, maksudnya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya.

Melihat perkembangannya di atas, lantas peran hukum dan politik yang mana agar tujuan negara dapat terwujud ? Apa mau berpegang dengan hukum dan politik yang biasa dipakai di negara sendiri ? atau akan menggunakan hukum dan politik untuk percaturan internasional ?

Dalam percaturan internasional sendiri sangat syarat dengan dominasi kepentingan ekonomi maupun ideologi negara besar/kaya. Berbagai paham ideologi diterapkan agar kepentingan negara-negara besar dapat tercapai. Dari kapatilisme, sosialisme, dan perkembangaan kedua paham tersebut.  Pengaruh paham tersebut sudah masuk ke dalam negara berkembang termasuk Indonesia. Lantas, apakah paham tersebut sesuai dengan tujuan negara, termasuk Indonesia ?..Ah, kita kan berada di tengah-tengah, tidak ke kapitalis juga tidak ke sosialis. Ya, itu Pancasilis. Mampukah Pancasila sebagai sumber hukum dan politik Indonesia berhadapan dengan kedua paham tersebut ? Atau apakah malah dengan hukum dan politik akan merubah Pancasila ? Atau tetap pakai Pancasila, namun hukum dan politik sudah ala Kapitalis / Sosialis ? Lantas mau kemana arah hukum dan politik untuk mewujudkan tujuan negara ? Apakah tidak boleh mengkritik dan mengkaji Pancasila ?

Ada teori yang menjelaskan mengenai norma, dimana norma dasar (urutan hirarki tertinggi) merupakan sumber hukum dan politik bagi norma-norma dibawahnya. Tentunya membuat norma dasar agar negara dapat berdiri mengikuti proses yang tidak pendek, seperti  muncul apa yang disebut Pancasila. Sejarah telah mencatat, bagaimana perjuangan untuk menciptakan norma dasar tersebut. Apabila dalam Norma Dasar telah termaktub tujuan negara, maka hukum dan politik pun harus mengikuti apa yang ada dalam norma dasar tersebut. Konsekuensinya adalah Norma Dasar harus tetap dipegang meskipun hukum dan politik mengalami perkembangan bagaimanapun kondisinya.

Menurut hirarkinya, Pancasila merupakan norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dibawahnya UUD sampai dengan peraturan-peraturan dibawahnya pada tingkatan terkecil. Dengan demikian dalam ber”hukum” di lihat dari segi hukum adalah peraturan, maka membuat peraturan-peraturan harus melihat susunan hirarki yang berlaku. Tentunya membuat peraturan hukum mengikuti mekanisme yang ada. Bagaimana  pembuat peraturan hukum ini yang dilakukan oleh para politikus dari tingkat desa sampai tingkat nasional yang duduk dalam lembaga formal bisa menghasilkan produk peraturan yang Pancasialis ? Jika bertanya pada pembuat, tentunya kembali pada si “person”…Namun, jika bagaimana peraturan yang dibuat tersebut dapat mewujudkan tujuan negara ? Cukup jauh dari ideal dari tujuan negara. Oleh karena itu peran “person” / profesi di bidang hukum dan politik dalam Badan menurut teori trias politika sangat strategis. Dalam artian strategis, memiliki dampak dan pengaruh terhadap tujuan negara.

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura