Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

January 2011
M T W T F S S
« Nov   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Peran Serta Usaha Kecil dalam PBJ Pemerintah

January 17, 2011
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 12:54 pm

Pengusaha yang memiliki kriteria usaha kecil secara normatif sudah diberikan peluang yang besar untuk berkompetisi mengais rejeki di instansi pemerintah. Peran serta usaha kecil dalam aturan Perpres No 54 Tahun 2010 sebagai pengganti Kepres No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibatasi sampai dengan nilai 2,5 milyar rupiah. Nilai yang lebih tinggi dari Kepres No. 80 Tahun 2003 yang hanya membatasi 1 milyar rupiah. Mampukah peran usaha kecil ini dalam berpartisipasi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) ?. Tentunya kemampuan dan kompetensi bidang usaha setiap usaha kecil berbeda satu sama lainnya.  Tentu akan mempengaruhi pula peran serta mereka dalam berkompetisi mengais rejeki di instansi pemerintah.

Semakin banyak kualifikasi usaha yang dimiliki usaha kecil, semakin banyak peluang pula mereka mengikuti kompetisi. Namun justru yang kurang logis, dimana satu usaha memilki banyak kualifikasi usaha. Entah itu memang tidak dibatasi atau memang ada kelonggaran pemberian ijin dari departemen/kementerian yang membidangi. Bisa dilihat dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), hampir semua usaha kecil memiliki kualifikasi bidang usaha sebagai bukti kompetensinya. Ada pula beberapa usaha kecil yang bermuara pada satu keluarga. Toh, hal ini tidak dilarang. Hampir sebagian besar bentuk usaha kecil bebentuk Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap (CV) dan Perusahaan Perorangan. CV dan Perusahaan Perorangan merupakan badan usaha, bukan badan hukum.

Kompetisi usaha kecil mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah tergantung paket pekerjaan yang ditawarkan instansi pemerintah. Semakin banyak paket pekerjaan yang ditawarkan pemerintah, semakin banyak pula usaha kecil dapat berkompetisi. Seiring dengan nilai paket tertinggi yang ditawarkan, maka kewajiban pula bagi usaha kecil untuk mengisi formulir Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sudah familiarkah usaha kecil mengisi TKDN dalam penawarannya? TKDN diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal yang sebenarnya patut didukung dengan penggunaan / pemakaian barang/jasa dari dalam negeri. Dukungan tersebut tentunya dibarengi dengan sosialisasi pengisian TKDN baik itu ke pengusaha kecil dan instansi pemerintah yang menawarkan paket pekerjaan (instansi pemerintah). Sosialisasi yang nge-trend dan terus bahkan harus membayar seperti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Ujian Sertifikasi diadakan di setiap instansi-instansi pemerintah. Namun sosialisasi pengisian TKDN oleh departemen/kementerian yang membidangi pun belum nge-Trend. Bahkan nyaris tidak ada.

Dijelaskan dalam Bab III Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 49/M-IND/PER/5/2009, bahwa ada kewajiban pengguna anggaran wajib memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Implikasinya adalah setiap instansi pemerintah yang membuat spesifikasi (spek) barang/jasa seupaya mungkin diarahkan pada produk dalam negeri. Upaya ini pun semestinya didukung dari informasi produk-produk dalam negeri.

Dari mana informasi produk dalam negeri?. Secara sederhana / mudahnya kalau beli barang (khususnya elektronika) tentunya bisa dilihat tulisan “made in ….” . Alih-alih cari tulisan “made in…”, cari yang tulisannya made in indonesia / dibuat di Indonesia saja langka. Namun benarkah label keabsahan “made ini….” masih diragukan? Apalagi barang-barang elektronika banyak duplikasi alias bajakan. Di Departemen/Kementarian Perindustrian semestinya mempunyai “database/gudang” informasi mengenai produk, produsen, vendor dalam & luar negeri yang dapat diakses oleh instansi pemerintah pembuat spesifikasi barang/jasa dan penyedia barang/jasa. Jadi tidak sekedar mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan produksi dalam negeri, namun juga memberikan informasi yang mana produk-produk barang/jasa dari dalam negeri dan luar negeri.

Format Pengisian TKDN memang sederhana, namun bagi penyedia barang/jasa yang belum/kurang memahami pengisian TKDN mengalami kesulitan. Sudah pasti, penyedia barang/jasa atau pengusaha tidak suka akan hal yang prosedural atau pun  “ribet”. Bisa jadi antara  penyedia barang/jasa mengisi TKDN yang berbeda nilainya dalam menawar barang/jasa yang sama. Kalau proses administrasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dirasa kurang praktis dan menguntungkan bagi penyedia barang/jasa tidak mungkin mereka tidak mau berpartisipasi dan berkompetisi PBJ pemerintah.

Kompetensi usaha kecil berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, juga dipengaruhi informasi pengadaan dari instansi pemerintah. Tuntutan transparansi pengumuman proses pengadaan, maka semakin banyak usaha kecil yang mengetahui dan pada akhirnya bisa mengikuti pengadaan tersebut. Memang kecanggihan teknologi (internet) sudah dikenal masyarakat, tidak terkecuali oleh penyedia barang/jasa maupun instansi pemerintah. Penggunaan internet pun merambah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan menggunakan teknologi (internet) diharapkan banyak penyedia barang/jasa mengetahui informasi paket pekerjaan di instansi pemerintah.

Dengan tingkat kompetisi sehat dan informasi terbuka luas, harapannya semakin banyak usaha kecil yang dapat meraup rejeki di pekerjaan pengadaan barang/jasa instani pemerintah. Benarkah demikian?. Ideal dan harapan memang demikian. Dalam kondisi real, hampir setiap pelelangan umum untuk pekerjaan yang diperuntukkan usaha kecil, pelaksana pekerjaan (penyedia barang/jasa) adalah mereka yang telah memiliki dana besar. Meskipun mereka masuk dalam kriteria usaha kecil, namun berani menawarkan pekerjaan dengan keuntungan sedikit, bahkan tidak untung pun berani. Mengapa?. Mereka akan mengandalkan pengembalian pajak (restitusi pajak) di setiap akhir tahun. Bagi mereka, so OK awal / pertengahan tahun tidak mendapatkan income, namun pengembalian pajak yang mereka terima lumayan besar.

Menghadapi penyedia barang/jasa yang demikian, bagi usaha kecil yang baru berdiri atau bermodal sedikit tentu tidak berani bersaing dengan sesama usaha kecil yang sudah memiliki dana besar. Mereka sangat membutuhkan perputaran dana untuk mengerjakan pekerjaan lainnya. Bila demikian tentunya mengandalkan PL / Penunjukan Langsung (versi Kepres 80/2003) atau akan mengandalkan PL/Pengadaan Langsung (versi Perpres 54 / 2010) nanti, meskipun dalam proses mendapatkan PL cukup panjang dan berlelah-lelah mengenalkan diri dengan instansi pemerintah. Kalau perlu “kerja bakti” dulu.


Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura