Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

April 2013
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Bintang, tarif tunggal dan politik

April 22, 2013
Filed under: Cerita Bebas — ajiksujoko @ 2:24 pm

Memang tidak ada relevansi antara bintang dengan tarif tunggal dengan politik. Bintang identik dengan nama benda yang ada dilangit. Tentunya tinggi letaknya dan jauh dari jangkauan tangan manusia, kecuali kalau bintangnya jatuh. Tarif tunggal identik dengan pengenaan pajak PPN (kalau khasanahnya di bidang perpajakan).  Namun secara prinsip bertujuan mengenakan biaya yang dijadikan satu. Lebih praktis menghitungnya, namun tidak rinci. Politik identik dengan hal-hal seperti kebijakan, ilmu, system politik dan hal lainnya yang menyinggung persoalan politik.

Ternyata bintang identik pula dengan proses pengeluaran uang dalam skala besar untuk belanja. Mengapa demikian ? karena uang akan dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan yang sudah tersusun dalam anggaran. Bagi instansi pemerintah sangat mengenal yang namanya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Pebendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Kalau DIPA ini sudah disahkan maka proses pengeluaran uang siap dilaksanakan. Namun kalau belum disahkan maka uang belum siap dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan. Kalau DIPA masih diblokir, yang familiar disebut masih dibintang, tentunya belanja tidak dapat direalisasikan.

Hal lain juga terjadi dalam khasanah tarif tunggal. Ternyata tarif tunggal juga dikenakan dalam pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa. Konon sebagian perguruan tinggi menerapkan uang kuliah tarif tunggal. Harapannya tidak ada “pungli”. Maksudanya tidak ada penarikan uang kepada mahasiswa selain yang sudah ditetapkan selama memiliki status mahasiswa. Kalau pun diminta memberikan sumbangan  setelah ia lulus, sudah bukan disebut uang tarif tunggal. Namun sumbangan alumni namanya. Ya….”dikit-dikit mbantu almamaternya…..” syukur-syukur yang banyak……………..Toh, jaringan alumni sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi. Tidak hanya jaringan kerja yang dihasilkan oleh para alumni, namun juga pengembangan institusi perguruan tinggi juga sangat membutuhkan bantuan alumni.

Bagi perguruan tinggi khususnya yang negeri tak terkecuali juga yang sudah menerapkan tarif tunggal, memang mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran mengikuti peraturan pemerintah. Hampir sebagian besar dana untuk alokasi pemberian gaji bagi pegawainya yang berstatus pegawai negeri sipil masih menggantungkan pemerintah pusat. Namun demikian, perguruan tinggi juga memiliki tenaga kependidikan yang tidak berstatus PNS alias menjadi tenaga kontrak. Tenaga kependidikan yang biasa disebut tenaga selain tenaga pendidik. Kalau tenaga pendidik di perguruan tinggi ialah dosen. Sebagaian besar dosen di PTN adalah PNS. Sedangkan tenaga administrasi dan selain dosen biasa dikenal tenaga kependidikan. Konon, untuk mengurangi kekurangan beban kerja mengajar, ada juga di PTN yang mengangkat dosen kontrak. Entah karena memang formasi tenaga pendidik/tenaga kependidikan yang demikian atau entah kenapa……?.. yang jelas yang berharap menjadi PNS antri…….

Memang sekilas, kalau bekerja di instansi pemerintah/negeri, mustinya ia menyandang pegawai pemerintah/pegawai negeri. Namun, kalau kebutuhan akan tenaga yang tidak diimbangi manajemen formasi pegawai tentunya akan menimbulkan dampak yang sudah terjadi. Misalnya banyak tenaga kontrak yang diangkat sebagai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Tidak hanya di perguruan tinggi yang terjadi formasi pegawai seperti itu….bahkan di sekolah dasar SD , sampai SMA/sederajat negeri pun terjadi demikian. Buktinya ada guru bantu, guru tidak tetap, atau sebutan guru yang statusnya kontrak.

Dampak pengangkatan tenaga pendidik/kependidikan kontrak yang sudah bekerja lama adalah pemberian perhatian dari pemerintah. Entah itu pemberian perhatian dari pemerintah adalah memang benar bentuk penghargaan atau ada muatan politis. Buktinya pengangkatan tenaga pendidik/kependidikan kontrak menjadi PNS. Tentunya sangat dimaklumi, apabila diangkat menjadi PNS beban alokasi untuk membayar gaji dari pemerintah akan bertambah banyak. Namun kalau tidak ada kebijakan seperti itu mau dapat “suara berapa?”………….“So well” kalau dana tersedia. Tapi yang jelas berapa pun banyak PNS tetap akan dibayar gajinya tiap bulan.  Selama negara tetap exsis. Toh, negara kaya……

Namun kalau tenaga pendidik/kependidikan berstatus kontrak, sangat menggantungkan anggaran dari instansi. Instansi yang dimaksud adalah Satuan Kerja yaitu masing-masing perguruan tinggi. Padahal bayarannya tidak sampai se-level UMR. Anehnya hal yang demikian tidak ada kebijkan atau pun “sense politik” dari pemerintah..(apa baru ngumpulin uang buat kampanye kali ya…………)… Itu baru sekedar membiayai gaji.

Bahkan ada juga cerita di suatu PTN yang memberikan tunjangan kepada tenaga kependidikan. Kebijakannya agar total gajinya bisa minimal sama dengan UMR apabila diberikan tunjangan tersebut bagi tenaga kontraknya. Namun demikian tunjuangan tersebut juga diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus PNS. Tujuannya agar kinerja yang diharapakan meningkat selalu. Maklum menunggu remunerasi yang belum turun. Bagaimana mau turun…? Disclamer coy…………Hampir sebagaian tenaga kependidikan mengandalkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalpun ada remunerasi, apa yang kontrak ini bisa diajukan untuk mengapatkannya….? Kebijakan tentu jawabnya.  “……….Sudah bintang belum turun, kena dampak tarif tunggal lagi …., tunggu 4 tahun lagi kalau bisa normal keuangnnya….” Seloroh seorang pegawai keuangan…”satu semester 5 juta…..” imbuhnya….Kesan kuliah mahal……Seharusnya memberikan kesan kuliah yang murah………syukur-syukur gratis……………….Hampir diseluruh PTN memiliki keluh kesah yang hampir sama…yaitu pada tenaga kependidikan….”Kesejahteraan dulu kok malah lebih baik dari pada sekarang…kapan besok lebih baik dari pada sekarang….?”, seloroh seorang pegawai.. Kebijakan apa lagi itu….?

Ada yang hal aneh pula, audit di tingkat Kementerian yang membidangi pendidikan mendapat status disclaimer dari badan yang mengawasi keuangan. Logisnya tempat orang sekolah mustinya banyak orang “pinter” kok ya statunya aneh….Efeknya ya… tidak bisa mengajukan untuk mendapatkan remunerasi……tapi yang lebih aneh, di tingkat kementerian yang oknumnya melakukan hal yang berkaitan dengan “penggelap-gelapan” dan “todong-menodong”, tunjangannya besar, kok ya bisa diberikan remunerasi. Memang kementerian “bejo” lebih untung daripada kementerian orang “pinter”. Suatu kebijkan dan konsep yang keliru……Bagimana tidak? Pemberi status hanya mengambil sampel di setiap kementerian. Kok ya bisa diajukan statusnya itu. Mustinya setiap Satuan Kerja diperiksa secara keseluruhan. Dan yang lebih sangat tidak menguntungkan adalah Satuan Kerja yang kinerja nya sudah bagus ikut juga mendapatkan dampak tidak bisa mengajukan apa yang disebut remunerasi.

Konsep punish dan reward yang salah diterpakan oleh pemerintah. Konsep tersebut diterapkan di tingkat Kementerian. Mustinya di setiap Satuan Kerja. Kalau pemberi status tidak sanggup mengawasi Satuan Kerja apa gunaya mereka dibentuk. Apa hanya diberi pekerjaan mengawasi dengan mencari sampel….? Tentunya tantangan bagi Badan yang bertugas mengawasi jalannya pemerintah di setiap instansi pemerintah.  

Tentunya menjadi sorotan umum, lantas bagaimana anggaran 20 % untuk pendidikan bisa terserap. Sebenarnya bukan terserap. Kalau bisa menggunakan/memakainya. Bagaimana mungkin..? lagi dapat punish….rewardnya tentunya belum bisa diberikan. Ya…lagi-lagi maklum….ngasihnya di tingkat kementerian..Lain lagi halnya kalau punish dan reward diterapkan di tingkat Satuan Kerja…Setidaknya banyak satuan kerja yang memiliki kinerja bagus dapat memanfaatkan anggaran dari sekian 20 % tersebut. Membahas kebijakan tidak akan jauh dari politik. Tentunya ada unsur politik tertentu yang tidak akan membiarkan anggaran 20 % dinikmati di dunia pendidikan saja. Toh, banyak warga yang kelaparan, miskin, perlu pekerjaan dan lain sebagainya. Tentunya berpolitik juga membutuhkan biaya mahal.

Kuliah tidak harus mahal, politik juga…………..

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura