Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Di hujung awal Mei 2013

May 17, 2013
Filed under: Cerita Bebas — ajiksujoko @ 10:51 am

Di hujung awal Mei 2013, mungkin kabar gembira bagi Kementerian yang bintangnya sudah jatuh. Maksudnya alokasi anggaran untuk kegiatan sudah siap dilaksanakan. Khusunya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata bintang itu kalau jatuh kok ya menunggu hitungan bulan ya…(ah…..perlu proses prihatin….). Tak terkecuali di Perguruan Tinggi yang menginduk di Ditjen Pendidikan Tinggi….Proses prihatin ini dilalui dengan rasa syukur dan sabar. Kalau PT di Semarang ya seperti Undip, Unnes. Kalau di luar Semarang ya masih banyak teman-teman PT.

Cuma lihat-lihat, di awal Mei 2013 kok ya para kasub bagian seperti disibukkan membuat sesuatu. Harapannya sesuatu yang dibuat itu memberi kabar gembira bagi para staf/karyawannya. Cuma konon….TPK istilah tunjangan peningkatan kinerja mau digelontorkan. Maksudnya masih ada TPK sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan. Meskipun kabarnya, perlu melalui proses yang “sayup-sayup” dari tidak ada-ada-tidak-ada-tidak-ada…..dan akhirnya dari yang tidak ada menjadi ada………….

Membicarakan TPK tidak lepas dari tiga kata kunci yaitu : tunjangan, peningkatan dan kerja. Tunjangan sangat familiar berhubungan dengan nilai. Tentunya besaran uang yang bisa didapat. Tentunya besaran uang ini ditentukan oleh kerja yang telah dilaksanakan oleh para staf/karyawan. Tentunya kalau kerja ada peningkatan ya layak diberikan tunjangan. Namun sebaliknya, ya diberikan tapi “hanya sekedarnya” saja. TPK seperti konsep pemberian punish & reward. Artinya kalau kerjanya ada peningkatan dari target kerja yang semestinya dilaksanakan, maka diberikan reward. Dan sebaliknya akan diberikan punish bila target pekerjaan tidak yang semestinya dikerjakan. Punish & reward ini bentuknya dalam tunjangan. Jadi ada tolak ukur penilaian kerja/prestasi kerja.

Paling mudah memberikan tolak ukur ini adalah dengan perhitungan kuantitatif. Artinya sebisa mungkin prestasi yang bersifat kualitatif dibuat-buat menjadi kuantitatif. Membuat hal dari kualitatif ke kuantitatif sangat berhubungan dengan analisa beban kerja, jabatan dan evaluasi jabatan. Akhirnya akan didapatkan angka-angka yang dapat memunculkan dasar pemberikan punis & reward tersebut. Tujuan lain dari analisa beban kerja, jabatan dan evaluasi jabatan adalah melihat perkembangan organisasi. Artinya suatu organisasi itu tidak terpaku dan kaku bahkan statis. Namun organisasi itu mestinya fleksibel, berkembang sesuai kebutuhan. Harapannya dengan organisasi yang ada maka tujuan dari organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas yang diembannya. Tentunya reformasi birokrasi yang banyak disorot era sekarang adalah tuntutan professional, efektif dan efisien. Maksudnya organisasi yang dibentuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai harapan reformasi birokrasi.

Sebagai misal di bagian tata usaha. Terkadang terlihat aneh, ada bidang pelayanan tertentu yang menginduk/sub dari bagian yang tidak fokus pada pelayanan tersebut. Sebagai misal, perpustakaan yang ada di tingkat Fakultas di bawah sub Akademik. Artinya Kepala Sub Bagian Akademik ini juga mengatur pelayanan di bidang peminjaman buku. Karier para staf fungsional perpustakaan pun tidak jelas. Kalau pelayanan di bagian perpustakaan dapat berjalan secara professional, efektif dan efisien, mengapa tidak berdiri sendiri menjadi struktur tersendiri. Ada yang kelihatan menggelikan adalah para Kasub Bagian Umum & Pengelolaan Aset yang harus menilai banyak staf/karyawan. Namun ada juga Kasub Bagian Kemahasiswaan & Alumni yang hanya memiliki segelintir staf/karyawan.

Ini kan aneh…artinya analisa beban kerja, jabatan dan evaluasi jabatan apakah mampu mewujudkan tuntutan kerja professional, efektif dan efisien. Bisa dibayangkan betapa kasihan para Kasub Bagian Umum & Pengelolaan Aset di Fakultas yang harus menilai berpuluh staf/karyawan. Meskipun hal tersebut tidak merata di semua sub bagian, tentunya perlu dilakukan analisa dan evaluasi jabatan ulang.  

Seiring dengan perkembangan dari jaman ke jaman, otk di perguruan tinggi pun perlu di evaluasi. Sebagai misal dahulu, entah tahun berapa….mungkin sebelum era tertib pengadaan barang. Katakanlah sebelum tahun 2003. Hampir banyak ditemui, dalam proses pembelian/pengadaan barang entah itu akan menjadi aset atau pun membeli barang persediaan dilakukan langsung oleh orang yang berkecimpung di bidang keuangan. Bahkan pimpinan pun ikut “nimbrung” dalam proses pengadaannya. Tidak hanya pengadaan barang, tapi juga pengadaan jasa. Maka tidak heran bidang keuangan sangat favorite diincar oleh berbagai orang ikut andil di dalamnya. Memang tahun-tahun dahulu, membelanjakan uang memang mudah. Mudah prosedurnya, mudah didapatnya, dan mudah keuangannya beserta “kemudahan-kemudahan lainnya.”

Ketika era keuangan sudah mulai beranjak menjadi sangat prosedural sejak tahun 2003. Hal ini tentunya setelah diterbitkannya Keppres No 80 Tahun 2003 mengenai cara membelanjakan barang/jasa. Terlebih lagi sejak tahun 2004 mulai ada penertiban aset yang selalu disempurnakan peraturan dan tata caranya tiap tahunnya.  Sebagai misal muncul Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan BMN/D dan peraturan berikutnya.  Peraturan mengenai cara membelanjakan uang negara pun selalu di update. Terlebih di ujung akhir 2012 dikeluarkan Perpres No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dari perekembangan era tersebut di atas, sudah sepatutnya menganai pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset menjadi hal yang prioritas diperhatikan oleh setiap satuan kerja, termasuk perguruan tinggi. Mengapa demikian ? selalu saja objek pemeriksaan dari badan pemeriksa intern/ekstern ke dua hal tersebut selalu disorot yang sebenarnya bukan “momok” atau hal yang ditakuti. Tentunya pernyatan disclaimer dan merugikan keuangan negara yang sangat tidak diharapkan oleh perguruan tinggi dari berbagai pemeriksaan. Dari kedua hal mengenai pengadaan barang/jasa dan pengelolaan aset, tentunya membutuhan penanganan dari sumber daya yang berkecimpung di dalamnya.

Tepat kiranya, bagi perguruan tinggi yang sudah memasukkan pengelolaan aset dalam otk nya. Terlebih lagi di tingkat Fakultas pun ada perguruan tinggi yang memasukkan pengeloloaan aset dalam sub bagian umum dan pengelolaan aset. Bertambahnya pengelolaan aset dalam otk ini tentunya kembali kepada cerita di awal. Betapa para kepala sub bagian tersebut dangat sibuk dengan membuat penilaian kerja terhadap staf/karyawannya. Meskipun sebenarnya jumlah orangnya dan orangnya “ya itu-itu saja.” Namun demikian dalam hal pengadaan barang/jasa, di mana merupakan bentuk layanan terhadap transparansi pembelanjaan uang negara belum terbentuk dalam struktur otk tersendiri.

Kaya struktur kaya fungsi itu tidak masalah…….semakin banyak kompetensi untuk berkompetisi………… Bagaimana membuat analisa beban kerja, jabatan dan evaluasi jabatan yang nantinya tidak sekedar memenuhi tuntutan reformasi birokrasi. Namun juga peluang jenjang karier bagi para staf/karyawan.

 ih sangat menggelikan, misalkan bila seorang staf yang akan pindah instansi, namun apa daya sang pimpinan tidak begitu merespon. Kemampuan sang staf yang sebenarnya dapat memimpin atau mengorganisasi suatu layanan yang sebenarnya dapat dibentuk struktur  tersendiri. Mengapa kalau bisa dibuat struktur, tidak dilakukan?…sekali lagi organisasi untuk reformasi birokarsi itu tidak statis, dan akan selalu berkembang. 

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura