Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

September 2013
M T W T F S S
« Jul   Dec »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Antara TPK dan isu “seret”

September 19, 2013
Filed under: Cerita Bebas — ajiksujoko @ 3:57 pm

Beberapa komentar bahwa “sistem keuangan” sekarang ini sulit. Entah memang dipersulit atau sulit beneran. Seloroh seorang pegawai negeri di PTN Semarang. Bagi pegawai awam yang tidak mengenal urusan keuangan, tentunya sangat mudah dalam membandingkannya. Selorohnya: dahulu uang itu lancar, tiap bulan ada yang bisa “dijagakke”, tapi sekarang “kok” malah “seret”. “Sithik-sithik tupoksi“ Seloroh pegawai tersebut tentunya beralasan karena toh kenyataannya memang demikian. Tapi yang dimaksud “dijagakke dan seret” itu tentunya perlu diklarifikasi. Kalau gaji tentunya rutin diterima setiap bulan. Tidak mungkin lah tidak dibayarkan.

Selain mendapatkan gaji tetap, PNS tentunya ada pemasukan tambahan, baik yang bentuknya remunerasi, tunjangan, prestasi ataupun karena sebab pekerjaan tertentu. Memang untuk kelayakan gaji bagi PNS untuk bukan hal yang perlu ditutupi. “Belum layak” itulah jawabnya. Tentunya tidak bisa dibandingkan dengan negara yang menggaji PNS mereka dengan uang yang banyak. Kayaknya itu urusan presiden dan kawan-kawan yang harus mensejahterahkan warganya.

Pemasukan “tambahan” bagi PNS paling tidak bisa mengobati rasa ingin malas, enggan dalam bekerja. Mungkin bila disurvei hampir PNS se- Indonesia memiliki hutang. “Nak arep nduwe opo-opo kudu utang”, seloroh seorang PNS.  Ya mungkin memaklumi, mengikuti trendnya, mengapa tidak ? Ikut-ikutan utang seperti pemerintah. Tunjangan Peningkatan Kinerja (TPK) merupakan salah bentuk tambahan bagi PNS. Termasuk PTN sebagian besar memberikan  TPK kepada pejabat dan pelaksana, bahkan yang bukan PNS pun dapat menerima tunjangan ini. Mungkin dari hobi berhutang, para Pegawai ini membayar dengan gaji tetap yang ia harus terima tiap bulannya. Al hasil dengan tunjangan yang ada, ia gunakan untuk membiayai keperluannya. Bagi PNS yang tidak hobi berhutang mungkin pengecualian dalam hal ini. (waahhhh,,….kayaknya langka).

Kebijakan memberikan TPK, tentunya dapat disadari dari perbandingan gaji yang diterima PNS dengan pegawai negerinya negara lain. Selain untuk menarik agar para pegawai lebih meningkatkan prestasi kerjanya….(itu mah teori…). Namun demikian dalam memberikan TPK tidak sekedar “asal”. Tentunya ada rumusan/dasarnya dan dasar tersebut harus dibuat secara legal. Tujuannya agar tidak dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

Terlepas dari nilai uang yang diterima dan isu “seret” dan “seret” di atas, tentunya penilaian pun objektif. Meskipun objektifitas penilaian ini sulit. Mungkin contoh di PTN. Seorang pelaksana (staff) ia di nilai oleh Kepalanya (Eselon IV.Kasub), Kemudian Kasub dinilai Kabag. Kabag dinilai Pembantu Dekan/PD (bila difakultas, KABIRO bila di Universitas), PD dinilai Dekan, Dekan dinilai Rektor dst. Penilaian semacam itu sangat sara’ dengan penilaian subjektif. Mengapa demikian ? jabatan struktural adalah jabatan politik. Dalam hal sesama teman dan se ide, tentunya memberikan penilaian bagi pejabat/pelaksana di bawahnya mudah terbawa unsur di luar syarat penilaian dan lebih subjektif. Dan mungkin hasil penilaian yang dianggap tidak fair bagi pejabat/pelaksana.

Dalam satu ruang dalam suatu kantor, satu Fakultas, satu Universitas tentunya satu sama lainnya akan mengenal dan dapat menilai. Antar pegawai pun kalau sudah bersama-sama bekerja dapat saling menilai. Itu adalah konsep dasar cara penilaian. Dari konsep tersebut, dimunculkan konsep cara penilaian pejabat/pelaksana. Sejauh ini pejabat dalam struktur organisasi tertinggi akan menilai pejabat di bawahnya dan seterunya . Hal yang kebalikan yaitu pelaksana dapat menilai pejabat di atasnya (Kasub), dan Kasub menilai Kabag dan seterusnya. Penilaian semacam ini yang selayakanya diterapkan dalam penilaian pejabat/pelaksana sebagai dasar memberikan TPK. Terkadang terasa tidak fair, ketika melihat “kelakuan” sang pimpinan/pejabat yang datang siang, hanya “perintah” yang diberikan, namun ketika menerima TPK “kok” ya bisa “besar” (menurut …..seorang pelaksana). Terkadang sang pengendali keuangan tidak bisa merespon bahwa keuangan itu “seret” kok ya malah dibuat tambah “seret”…..model apa ini………?

Tidak jauh-jauh dari penilaian terhadap seorang Dosen sebagai dasar pemberikan tunjangan (Serdos). Mahasiswa pun dilibatkan dalam penilaiannya. Mungkin kalau mahasiswanya diberikan nilai jelek, kemungkinan besar sang dosen akan menerima imbasnya pula, dan kebalikannya. Tapi ya gimana …? Apa mau kolusi dengan mahasiswanya ? dikasih nilai bagus agar tunjangannya sebagus nilai A+.

Penilaian pejabat/pelaksana sebagai dasar pemberian TPK sudah selayaknya berubah konsep dan aturannya. Aturan yang mengatur model penilaian, nilai standard dan lainnya.

Lantas, bagaimana kalau pejabat yang dinilai tidak memenuhi nilai standarnya ? apa mau “lengser” ?……Dalam politik jarang ditemui kontrak politik pejabat dengan pelaksana dalam suatu PTN……Misal Kontrak politik Dekan dengan dosen dan tenaga administrasi, antara Rektor dengan mahasiswa,…Selain tidak ada dasar dan malah mengada-ada. Tapi para pejabat yang tidak bisa merealisasikan visi dan misinya toh tetap tenang-tenang saja. Apa mau lengser dengan hormat? Gimana mau merealisasikan visinya ? “La visinya 20 tahun kemudian ………..” Tentunya dalam seleksi para calon pejabat struktural pun harus memiliki visi dan misi yang jelas.

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura