Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

August 2015
M T W T F S S
« Mar   Oct »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


“INVISIBLE STUCTURE” DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

August 11, 2015
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 10:22 am

Berbicara mengenai implementasi peraturan tidak bisa dilepaskan dari kaidah ilmu hukum. Peraturan merupakan aturan hukum yang bersifat normatif. Artinya peraturan menjadi hukum karena dibuat oleh lembaga yang berwenang. Seperti halnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara normatif diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahnnya. Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden, karena Presiden berwenang membuat Peraturan yang biasa dikenal dengan Perpres. Peraturan merupakan salah satu komponen sistem hukum.                                                

Menurut LAWRENCE M. FRIEDMAN  (The Legal System, 1975 : 5), “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact”. Membicarakan sistem hukum, tidak lepas dari sistem hukum yang ada di negara tertentu. Seperti di Indonesia lebih cenderung meniru sistem hukum Eropa Kontinental yang lebih dikenal civil law. Prinsip dasar sistem hukum eropa kontinental  adalah :

  1. Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.
  2. Tujuan hukum: kepastian hukum (nilai utama) hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertulis.
  3. Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.
  4. Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya.

  Komponen  Sistem Hukum  terdiri dari :

  1. Substansi Hukum; Norma-norma hukum (peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum
  2. Struktur Hukum; Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang memungkinkan pelayanan dan penegakan hukum
  3.  Budaya Hukum; Ide-ide, sikap, harapan, pendapat, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (bisa positip / negatip).

 

Bagusnya sistem hukum maupun komponen hukum yang ada tentunya akan kembali kepada orang/manusia yang lebih memerankan di dalamnya.  Demikian juga dalam pengadaan barang/jasa, orang yang masuk dalam stuktur ini akan berperan dalam proses di dalamnya. Secara struktur hukum, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibentuk kepanitiaan dalam pengadaan barang/jasa. Kepanitiaan dalam pengadaan terdiri dari :

  1. PA/KPA
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di setiap Satuan Kerja (Satker). Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah  unit  organisasi  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah/Institusi  yang  berfungsi melaksanakan  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.ULP yang terdiri orang yang memiliki keahlian pengadaan yang barus bersertifikat. Mereka dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan atau pun menjadi Pejabat Pengadaan
  4. Pejabat/Panitia Penerima Barang/Jasa
  5. Tim pendukung/Tim Teknis/Staf Proyek
  6. Rekanan (Penyedia Barang/Jasa) merupakan bagian struktur hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di luar kepanitiaan di atas.

Ke enam isi dalam struktur hukum dalam pengadaan barang/jasa dalam tulisan ini didasarkan pada kesamaan atau dasar hukum yang mengaturnya. Dari ke enam isi dalam struktur hukum dalam pengadaan, sering dijumpai struktur / organ lain (invisible structure) yang mempengaruhi ke enam isi struktur. Pengaruh tersebut dapat menimbulkan dampak bisa positif/negative. Dalam proses penganggaran sampai pelaksanaan pengadaan sering dijumpai kasus adanya perantara/broker. Tidak hanya di tingkat instansi namun sampai di level DPR. Tentunya mengambil keuntungan dengan cara tidak sah adalah tujuannya, yang dibalut dengan kesan legal. Misalnya pimpinan instansi yang mempengaruhi kebijakan  dalam pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa. Katakanlah “beliau” menginginkan suatu spesifikasi barang/jasa yang mewah atau melebihi standar biaya yang ada. Tentunya kebijakan tersebut akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa. Dan lebih parahnya lagi “beliau” ikut memutuskan atau “nimbrung” dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sebagai studi kasus yang pernah terjadi. Ada suatu pengadaan dengan cara lelang elektronik. Tentunya banyak penawaran dari rekanan. Salah satu di antara rekanan memberikan penawaran rendah dan dia menang lelang. Ketika dalam pelaksanaannya, ternyata barang yang akan ia ambil dari Distributor Jakarta dengan harga lebih murah ketimbang ambil barang di distributor Semarang.  Ternyata ketika akan mengambil meubelair di Jakarta, mereka menolak. Penolakan ini dilakukan karena permintaan distributor Semarang. Mengapa distributor Semarang melakukan permintaan tersebut ? Karena rekanan yang ia berikan dukungan tidak menang. Dari kasus  tersebut menggambarkan bahwa rekanan tidak bisa berbuat lebih ketika menghadapi distributor.

Bisa jadi bentuk invisible structure karena secara normatif belum atau tidak masuk dalam struktur hukum pengadaan barang/jasa, bahkan merupakan struktur hukum tersendiri. Misalnya pejabat penandatangan SPM atau bendahara tidak mau menandatangani pembayaran kepada rekanan, karena “beliau” merasa yang mengeluarkan uang untuk membayar atau mungkin menurut penilainnya nilai yang dibayarkan kepada rekanan terlalu tinggi atau tidak wajar. Ya, meskipun pejabat penandatangan SPM atau bendahara sebenarya juga masuk dalam ranah struktur hukum PBJ (Pembayaran Barang/Jasa), bukan pengadaan barang/jasa. Karena prinsipnya pengadaan dan pembayaran adalah hal yang berbeda, meskipun berkaitan.

Terkadang pula dalam struktur hukum pengadaan barang/jasa akan berdiskusi dan berbenturan kepentingan dengan struktur hukum yang lain. Contohnya PPK atau pun rekanan yang harus berdiskusi dengan pejabat penandatangan SPM atau bendahara seperti penjelasan sebelumnya atau mungkin ketika pemotongan pajak atau denda dan yang berkaitan dengan pembayaran.

 Secara Budaya Hukum, merupakan hal yang sangat subjektif. Hal ini tergantung dari penilai mengenai pengadaan barang/jasa. Bagi instansi yang sudah menjalankan pelaksanaan pengadaan yang bersih dari KKN, tentunya mereka akan beranggapan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hal yang harus dilakukan agar pembelanjaan uang negara sesuai prosedur dan efisien. Sehingga ketika ada pemeriksaan internal/eksternal, mereka akan terbuka dan lebih nyaman.  Rekanan pun demikian yang tidak mau diajak KKN, pengadaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sangat menguntungkan bagi mereka sehingga berminat dalam berpartisipasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Lain halnya bagi instansi dan rekanan yang mendapatkan warisan budaya ber KKN dalam pengadaan, tentunya dalam pengadaan barang/jasa adalah tempat strategis untuk menambah perbendaharaan kekayaan. Meskipun jarang yang mengakuinya, karena takut dan malu dibilang melakukan KKN.

 Bagi rekanan yang sering dipakai di satu instansi tentunya mudah dikenal. Tidak hanya bagi orang-orang yang berkecimpung di pengadaan di instansi tersebut, bahkan orang lain yang tidak berkecimpung di dalam pengadaan. Meskipun tidak bisa disamakan dengan teori power tends to corrupt, namun rekanan yang sering berkunjung  dan menjadi rekanan di satu instansi akan cenderung meniru teori tesebut. Dengan menggunakan logika berpikir terbalik, tentunya seorang rekanan yang sering dan menjadi langganan di instansi tertentu, ialah yang menguasai pengadaan di instansi tersebut. Kekuasaan yang ia miliki tentunya lambat laut akan melakukan kencenderungan seusai dalam teori “power tends to corrupt”.

 Dari ketiga komponen hukum di atas ditambah invisible structure, sangat dimungkinkan dan menjadi celah melakukan KKN. Terlebih lagi bila dilihat banyak rekanan sering dipakai dan dipakai terus oleh suatu instansi. Cara mudah mereka menyiasati adalah para rekanan membuat banyak perusahaan yang dipakai bergantian dalam melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Terlebih lagi adanya kepentingan lain dari struktur hukum selain rekanan. Banyak pemangku kepentingan ini mendirikan perusahaan. Pemangku kepentingan ini bisa dari struktur/invisible struktur dalam pengadaan barang/jasa. Tentunya namanya tidak tercantum dalam pendirian badan usaha yang ia buat. Apabila pemangku kepentingan ini mendirikan perusahaan tentunya akan berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan.

Pertentangan  kepentingan  para  pihak  yang  terkait menurut Perpres No 70 Tahun 2012,  baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain: 

a. dalam  suatu  badan  usaha,  anggota  Direksi  atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

b. dalam  Pekerjaan  Konstruksi,  konsultan  perencana/ pengawas  bertindak  sebagai  pelaksana  Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam  pelaksanaan  Kontrak  Pengadaan  Pekerjaan Terintegrasi. 

b.1. konsultan  manajemen  konstruksi  berperan  sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; 

c.  pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan  Barang/Jasa  dan  bersaing  dengan perusahaan  lainnya,  merangkap  sebagai  anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang  berwenang  menentukan  pemenang  Pelelangan/ Seleksi;

d.  PPK/ULP/Pejabat  Pengadaan  baik  langsung  maupun tidak  langsung  mengendalikan  atau  menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;

e.  hubungan  antara  2  (dua)  perusahaan  yang dikendalikan,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

 Dari uraian para pihak yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan menurut Perpres No 70 Tahun 2012, masih dimungkinkan ada pihak yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan. Misalnya pimpinan unit satker atau satker menjadi pejabat penandatangan SPM. Hal ini disebabkan satu sisi ia pengambil kebijakan sedang sisi lain adalah hal teknis dari kebijakan. PA/KPA/Pimpinan unit satker atau satker baik  langsung  maupun tidak  langsung  mengendalikan  atau  menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa.

 Adanya “invisible structure” yang mempengaruhi kepentingan dalam pengadaan tentunya tidak bisa dibuktikan dalam ranah peraturan presiden ini. Oleh karena itu pemangku kepentingan bentuk “invisible structure” dapat leluasa memanfaatkan setiap peluang dalam pengadaan.

 Contoh atau modus konkrit yang dapat menimbulkan KKN adalah sebagai berikut :

  1. Pemangku kepentingan menjadi rekanan sendiri
  2. Adanya “rekanan abadi”, maksudnya hampir semua paket pengadaan dengan dengan nilai tertentu, ia yang mengerjakan dengan beberapa perusahan.
  3. “Pinjam bendera” istilah yang lebih banyak dikenal.

 Tanda-tanda / indikasi adanya modus konkrit KKN diatas adalah :

  1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului perjanjian dalam bentuk SPK. Hal ini diakibatkan pemangku kepentingan atau pun invisible structure memepercayakan kepada rekanan untuk melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dengan asas kepercayaan. Hal tersebut dalam dunia bisnis memang hal yang wajar. Karena dalam dunia bisnis bagi pengusaha/rekanan asas “kepercayaan/trust” adalah utama bagi mereka. Mendapatkan kepercayaan adalah hal yang sulit. Namun terlebih sulit adalah mempertahankan kepercayaan. Oleh karena itu rekanan berusaha agar kepercayaan yang diberikan tetap terjaga dengan melakukan hal apa saja.
  2. Pemangku kepentingan atau pun invisible structure telah membelanjakan kebutuhan pengadaan. Kemudian semua kuitansi baik real/yang “dibuat-buat” dikumpulkan untuk dibuatkan SPK (Surat Perintah Kerja)
  3. SPK yang dibuat menggunakan “bendera”, entah itu bendera rekanan ataupun perusahaan para pemangku kepentingan.
  4. Seringkali spesifikasi pekerjaan tidak real. Artinya ada tidak adanya kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen pengadaan. Hal ini dibuat untuk menyiasati beberapa kebutuhan para pemangku kepentingan.
  5. Pemangku kepentingan tidak tahu (nama atau orangnya) direktur perusahaan-perusahaan rekanan.

 Ada pendapat “sebaik-baik peraturan yang dibuat, tergantung pada manusianya”. Artinya sekalipun peraturan yang mengatur mekanisme/proses dalam pengadaan sempurna sekalipun, tetap bisa dimanfaatkan celah bagi orang yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa. Terlebih adanya “invisible structure” seperti uraian di atas yang pada prinsipnya terdiri dari dua struktur yaitu struktur hukum lain dan bukan struktur hukum (invisible structure). Namun demikian untuk mengurangi indikasi adanya KKN, kira dan patutnya mekanisme yang berdasarkan aturan hukum beserta struktur dan budayanya perlu di rubah sesuai kebutuhan dam kemajuan jaman.

 

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura