Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

February 2017
M T W T F S S
« Dec   Dec »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN MASALAH PIDANA DALAM PBJ PEMERINTAH

February 24, 2017
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 2:51 pm

Dalam kasus bisnis perdagangan jarang terjadi sengketa yang masuk dalam ranah pidana. Kalau ada pun mungkin karena adanya penipuan atau “mematikan” (dalam arti=membunuh) lawan bisnis karena sebab urusan bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan yang biasa dilakukan para pihak berlaku hukum privat/perdata. Misalpun muncul sengketa hukum atau ketidaksepahaman mengenai bisnis mereka, akan diselesaikan secara hukum privat/perdata. Penyelesaian sengketa hukum dalam bisnis perdagangan bisa dilalui jalur litigasi dan non litigasi, baik dalam forum regional, nasional maupun internasional.

Ada tiga macam pelaku bisnis perdagangan yang biasa dilakukan menurut subjek hukum yaitu:

  1. Person vs Person (P to P)
  2. Person vs Rechtperson (badan hukum) (P to R)
  3. Rechtperson vs Rechtperson (R to R)

Dalam praktiknya, subjek hukum ini menjelma dalam berbagai varian bentuknya seperti ;

  1. Perseorangan (Person)
  2. Local or National Corporate / perusahaan; Perusahaan Perorangan, Usaha Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV), Perseroan Terbatas (PT)
  3. International Corporate (IC); perusahaan internasional, perusahaan multinasional, perusahaan global
  4. Koperasi
  5. Yayasan
  6. Government / pemerintah
  7. dll

Dari variasi subjek hukum akan memunculkan varian praktek bisnis perdagangan seperti dilakukan oleh :

  1. Person vs Person (P to P)
  2. Corporate vs Corporate (C to C)
  3. Goverment vs Goverment (G to G)
  4. Corporate vs Goverment (C to G)
  5. Person vs Corporate (P to C)
  6. Person vs Goverment (P to G)
  7. dst

Dalam tulisan ini menyinggung permasalahan bisnis perdagangan antara Corporate vs Goverment (C to G). Corporate yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perusahaan yang berada di wilayah Indonesia dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Goverment yang dimaksud adalah pemerintah yang lebih fokus disebut instansi pemerintah.  Dalam kontek perdagangan pada umumnya, antara perusahaan dan pemerintah dapat melakukan transaksi bisnis. Bentuk transaksi bisnis yang dilakukannya dapat berbagai bentuk seperti; sewa, jual beli dll. Transaksi bisnis yang dilakukan antara perusahaan dengan pemerintah pada umumnya termuat dalam kontrak bisnis secara tertulis.  Varian dari kontrak bisnis tertulis antara perusahaan dengan pemerintah lazim mengikuti kaidah atau ketentuan suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari ciri pemerintah itu sendiri yang merupakan suatu subjek hukum publik, dimana menonjolkan aturan main atau dasar hukum dan dan standar operasional untuk melakukan  transaksi bisnis. Disisi lain, perusahaan yang terbiasa berbisnis dengan asas “trust” (saling percaya) mulai mengikuti pola transaksi bisnis dengan pemerintah yang menonjolkan aturan main yang sudah dibakukan, namun masih dapat menimbulkan interprestasi yang berbeda.

Kontrak bisnis disebut saja kontrak secara tertulis antara perusahaan dan pemerintah yang “biasanya” dibuat oleh pihak pemerintah dan disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak.  Dengan disetujui dan disepakati kontrak secara tertulis (perjanjian) antara perusahaan dengan pemerintah, maka kedua-duanya telah terikat suatu perikatan. Adanya perikatan yang timbul karena adanya perjanjian tersebut, maka akan memunculkan hak dan kewajiban para subjek hukum. Acapkali perjanjian yang mengikat antara perusahaan dengan pemerintah menimbulkan masalah/sengketa. Masalah/sengketa yang muncul tidak sekedar dalam ranah privat, namun “sedikit-dikit” dimasukkan ke dalam ranah publik (pidana), terlebih adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Konsekuensi penyelesaian masalah/sengketa pun berbeda jalur atau caranya.

Dengan tulisan ini mencoba untuk membahas penyelesian sengketa bisnis antara perusahaan dengan pemerintah melalui jalur non litigasi dan masalah pidana.

Dalam praktik bisnis yang biasa berjalan, perjanjian yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan pihak pemerintah diwakili oleh pihak yang ditunjuk. Wakil pemerintah biasa disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedangkan wakil perusahaan biasanya Direktur/Pimpinan Perusahaan/Sebutan lain yang diberikan mandat untuk mengadakan perjanjian. Perjanjian dimaksud adalah perjanjian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Artinya pemerintah sebagai pihak pembeli barang/jasa.  Perjanjian yang sudah disepakatai dan telah ditandatangani kedua belah pihak akan mengikat keduanya. Ada 3 hal penting yang dibahas dalam perjanjian:

  1. Lingkup kegiatan yang dikerjakan
  2. Nilai kegiatan
  3. Jadwal pelaksanaan kegiatan

Lingkup kegiatan yang dikerjakan merupakan spesifikasi kegiatan baik barang/jasa baik kuantitas dan kualitas. Apabila lingkup kegiatan ini berubah akan memungkinkan perubahan pada nilai kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nilai kegiatan yang biasa dilihat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pun dapat mempengaruhi lingkup kegiatan. Dimungkinkan dengan nilai kegiatan yang kecil, akan menghasilkan lingkup kegiatan yang tidak sesuai spesifikasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan juga berpengaruh pada lingkup kegiatan dan nilai. Misalnya pekerjaan lebih cepat dari standar yang ditetapkan dalam perjanjian, maka akan terjadi efisien waktu dan dimungkinkan mengurangi biaya-biaya yang berpengaruh pada nilai kegiatan. Harapan hasil perjanjian bahwa kegiatan yang dilakukan memenuhi sasaran yaitu; tepat mutu (sesuai spesifikasi), tepat nilai (value for money) dan tepat waktu. Ketiga hal yang dibahas dalam perjanjian di atas merupakan hal yang saling terkait dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum/masalah hukum. Cukup disayangkan apabila 3 hal penting yang dibahas dalam perjanjian dan sudah disepakati yang meliputi lingkup kegiatan yang dikerjakan, nilai kegiatan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan, berubah menjadi masalah/sengketa. Meskipun sengketa merupakan hal yang tidak diharapkan, namun manajemen penyelesaian sengketa merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan.

Di dalam menyelesaikan sengketa hukum/masalah hukum yang timbul dalam perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah, perlu dibuat klausul mengenai penyelesaian masalah. Secara prinsip perjanjian tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak, maka perlu sepakati bersama untuk menyelesaikan sengketa/masalah melalui apa yang ditempuh dengan mengedepankan musyawarah terlebih dahulu. Kenapa mengutamakan musyawarah terlebih dahulu? Tentunya akan kembali pada penggunaan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dalam berhubungan bernegara dan bermasyarakat yaiitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Secara prinsip perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pemerintah berlaku hukum privat. Perusahaan merupakan badan hukum dimana dasar pendirian dan kegiatannya berlaku hukum privat, karena orientasi bisnisnya adalah mencari keuntungan. Bagi pemerintah, ia tidak sekedar badan hukum publik yang melayani kepentingan publik, namun dapat menjalankan kegiatan dalam bidang hukum privat seperti melaksanakan perjanjian. Perusahaan dengan pemerintah yang sudah terikat perjanjian, tidak hanya berlaku hukum privat, dapat pula berlaku hukum publik (khususnya berkaitan dengan hukum pidana).

Upaya menyelesaikan sengketa/masalah dalam perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan pemerintah terdiri dari dua:

  1. Upaya litigasi (melalui jalur peradilan)
  2. Upaya non litigasi (melalui jalur non peradilan)

Upaya litigasi/melalui jalur peradilan dalam menyelesaikan masalah perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah adalah peradilan umum yang menangani masalah perdata. Sedangkan upaya non litigasi dapat ditempuh melalui jalur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Upaya penyelesaian sengeketa melalui arbitrase arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya merupakan upaya penyelesaian sengketa di mana terjadi sengeketa/ ketidaksepahaman/ beda pendapat.  Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sebisa mungkin dengan itikad baik dicapai perdamaian antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah. Apabila usaha perdamaian gagal maka kedua belah pihak dapat mengajukan usaha penyelesaiannya ke lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Sengketa yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah yang terikat perjanjian pada umumnya dalam tahap pelaksanaan perjanjian, bukan setelah masa habis mengikatnya perjanjian. Ada 3 tahapan perjanjian bisa dilihat alur dibawah :

tahap perjanjian

Tahap awal perjanjian merupakan awal berlakunya perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Tahap pelaksanaan perjanjian merupakan proses pelaksanaan yang disepakati dalam perjanjian. Tahap akhir perjanjian merupakan akhir atau hasil dari pelaksanaan perjanjian. Masa habis perikatan merupakan masa di mana ke dua belah pihak sudah tidak terikat untuk melaksanakan kesepakatan dari perjanjian yang telah dibuat.

Dari ketiga tahapan perjanjian, tahap awal perjanjian dan tahap pelaksanaan perjanjian berlaku hukum privat. Apabila terjadi sengeketa dalam tahapan ini maka merupakan bagian sengketa hukum privat, dimana dapat diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun demikian, apabila diduga ada tindak pidana misalnya ada tindak pidana korupsi dalam tahapan ini, tidak bisa diajukan penyelesaiannya ke peradilan. Sedangkan tahap akhir perjanjian sering terjadi dualisme berlakunya hukum antara hukum privat dan hukum publik (khususnya pidana). Alternatif 1, tahap akhir perjanjian, bahwa pelaksanaan perjanjian yang seharusnya sudah berahir para pihak tidak bisa melaksanakan kesepakatannya. Konsekuensinya para pihak masih terikat perikatan untuk menyelesaikan perjanjiannya. Alternatif 2, tahap akhir perjanjian, para pihak dapat melaksanakan kesepakatan yang dibuat sesuai perjanjian. Habis masa perikatan merupakan masa kedua belah pihak sudah tidak terikat perjanjian yang dibuat. Namun demikian, apabila diduga ada tindak pidana setelah perjanjian yang dilaksanakan berakhir dan sudah tidak mengikat, dapat dilakukan proses hukum.

Adanya dualisme penerapan lapangan hukum privat maupun publik dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah menunjukkan adanya ikonsistensi. Ranah hukum privat sangat berbeda dengan ranah hukum publik. Sebagai badan hukum publik yang melakukan perbuatan hukum privat, tentunya dibutuhkan konsistensi dalam penerapan hukumnya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintah sebagai badan hukum publik yang melakukan perbuatan hukum privat tunduk pada ketentuan hukum privat pula, sebagai contoh melakukan perjanjian dengan perusahaan. Seyogyanya, untuk memecahkan masalah yang timbul akibat perjanjian, diselesaikan dengan cara privat tanpa campur tangan urusan ketentuan publik. Bisa jadi karena adanya masuknya ranah hukum publik (pidana) dalam menyelesaikan perjanjian antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah menjadi “momok” pihak yang melakukan perjanjian. Artinya “negara” ikut campur dalam mengurusi kegiatan privat yang dilakukan “agen” pemerintah, karena ada kepentingan negara di dalamnya.

Dari uraian diatas, menunjukkan, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah dalam rangka pengadaan barang jasa pemerintah tergolong dalam lingkup “public procurement“, karena adanya kepentingan negara untuk melayani kepentingan umum hasil dari pengadaanya. Dilihat dari sisi kepentingan negara, maka negara secara sah menerapkan lapangan hukum baik privat maupun publik (khusunya pidana) dalam penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah. Memang tidak bisa dimaklumi, meskipun sebagai perusahaan, namun melakukan tindak pidana dalam melakukan perjanjian dengan pemerintah. Adanya campur tangan hukum publik dalam pengadaan barang jasa pemerintah menunjukan adanya terkurungya kebebasan dan kedudukan para pihak dalam melaksanakan perikatan. Beberapa contoh kasus pengadaan yang muncul dan diselesaikan melalui penal, menunjukan para pihak baik perusahaan dan pemerintah beberapa terkena sanksi pidana.

Disisi lain, adanya dualisme penerapan lapangan hukum yang berbeda, menunjukan adanya ikonsistensi dalam penerapan hukum yang sudah berlaku menurut doktrinal. Bisa jadi penerapan dualisme lapangan hukum privat maupun publik, karena melihat secara struktur/hirarki, posisi perusahaan tunduk dan didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pihak pemerintah secara hirarki mereka diangkat dan bekerja untuk negara. Sehingga negara berhak untuk mengatur dan menerapkan lapangan hukum baik privat maupun publik. Sebagai perbandingan, misalnya perusahaan yang melakukan perjanjian dengan pemerintah adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan negara lain. Penerapan hukum publik (khususnya pidana) dalam suatu perjanjian antara perusahaan asing dengan pemerintah, mungkin enggan dan sulit diterapkan. Hal ini bisa dilihat berbagai sengketa antara perusahaan asing yang melakukan perjanjian dengan pemerintah bermuara pada penyelesaian non litigasi, tanpa campur tangan masalah pidana di dalamnya. Meskipun secara finansial, jelas-jelas pihak pemerintah (negara) sangat dirugikan dengan kerja sama yang telah disepakati. Tidak mudah merumuskan “kerugian negara” sebab melakukan perjanjian yang dilakukan dengan perusahaan asing.

Dari perbandingan tersebut kiranya jelas, dalam penerapan perjanjian antara perusahaan (yang didirikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia) seyogyanya tunduk pada lapangan hukum privat, tanpa campur tangan masalah pidana di dalamnya. Terlebih lagi, banyak negara lain pun menerapkan hukum privat dalam perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah. Para pihak yang terikat suatu perjanjian entah itu berbadan hukum privat atau berbadan hukum publik tunduk pada ketentuan lapangan hukum privat. Konsistensi penerapan lapangan hukum dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berbisnis, entah itu bagi sesama perusahaan maupun antara perusahaan dengan pemerintah.

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura