Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

December 2017
M T W T F S S
« Feb   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Outsourcing Di Instansi Pemerintah

December 19, 2017
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 1:45 pm

Dasar hukum penggunaan outsourcing di instansi pemerintah belum ada dalam peraturan perundangan-undangan. Namun demikian instansi pemerintah sebagai badan hukum publik dapat menggunakan outsourcing dengan tunduk pada aturan ketenagakerjaan, dan ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah berlaku di beberapa atau sebagian besar di instansi pemerintah. Kebiasaan atau best practice penggunaan outsourcing di instansi pemerintah bisa menjadi bentuk hukum tidak tertulis, meskipun dalam praktiknya penggunaan outsourcing di instansi pemerintah diawali dengan perjanjian. Perjanjian yang disepakati tersebut menjadi sumber hukum kedua belah pihak. Sebagaimana diketahui secara umum, bahwa bentuk hukum ada 2 yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.

Mengenai kepegawaian di instansi pemerintah hanya dikenal istilah Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (tenaga kontrak/tidak tetap/istilah yang disamakan). Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga tidak dikenal dan tidak diatur mengenai outsourcing. Memang belum ada penelitian lanjut mengenai perbandingan penggunaan outsourcing dengan pengangkatan sebagai tenaga tidak tetap/kontrak. Dari keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dibawah berikut sekilas gambaran perbedaan/persamaan dan kelebihan/kekurangan penggunaan outsourcing dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja:

persamaan dan perbedaan

Untuk memilih penyedia jasa atau perusahaan outsourcing, instansi pemerintah menggunakan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya sebagai dasarnya. Dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah dijelaskan bagaimana proses/prosedur pengadaan dari tahap perencanaan, pemiilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak dan penerimaan hasil pekerjaan. Penyedia jasa outsourcing merupakan penyedia yang berbadan hukum sesuai Pasal 65 ayat 3 No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan hukum antara penyedkelebihan dan kekurangania jasa outsourcing dengan instansi pemerintah pengguna adalah hubungan perdata yang dibuat berdasar perjanjian. Namun demikian dalam perjanjian antara instansi pemerintah sebagai badan hukum publik juga berlaku ketentuan hukum publik. Antara penyedia jasa outsourcing dengan instansi pemerintah memiliki kedudukan yang sama, bukan hubungan hirarki atasan dengan bawahan.

Hubungan antara penyedia jasa outsourcing  dengan tenaga kerja merupakan hubungan kerja yang berlaku hukum perdata dan memiliki hirarki atasan bawahan.  Hal ini dilihat hubungan kerjanya, karena ada faktor perintah dari penyedia jasa outsourcing  terhadap pekerja/tenaga kerja. Tenaga kerja tidak memiliki hubungan hirarki atasan bawahan dengan instansi pemerintah pengguna, karena ia melakukan perjanjian kerja dengan penyedia jasa outsourcing. Dalam praktiknya, instansi pemerintah pengguna memerintah pekerjaan secara langsung kepada tenaga outsourcing, meskipun diantara keduanya tidak memiliki hubungan kerja dengan perjanjian kerja.

Bagan hubungan kerja antara instansi pemerintah dengan penyedia dan tenaga outsourcing

hubungan kerja

 

 

 

 

 

Di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

  1. kesepakatan kedua belah pihak;
  2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyesuaikan Pasal 1320 KUHPerdata,  supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Dasar perjanjian kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan KUHPerdata huruf a dan huruf b merupakan syarat subjektif , sedangkan  huruf c dan huruf d adalah syarat objektif. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yaitu antara pengusaha/penyedia outsourcing dengan tenaga yang bertentangan dengan ketentuan huruf a dan b dapat dibatalkan. Apabila bertentangan dengan ketentuan huruf c dan d, batal demi hukum.

Bagaimana bila ditemukan kasus gaji/upah yang diterima tenaga kurang dari UMR atau tidak mengikuti ketentuan Ketenagakerjaan pada oustsourcing di instansi pemerintah ? Hal tersebut akan melihat kembali pada proses pengadaannya, yang dimulai dari perencanaan, pemelihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak. Idealnya, dalam proses perencanaan instansi pemerintah yang akan menggunakan outsourcing sudah memperhitungkan biaya yang timbul dengan menyesuiakan ketentuan ketenagakerjaan. Mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga, bahan, biaya atau hal lain yang menjadi rencana anggaran biaya. Mengenai biaya atau upah tenaga memang hal yang cukup krusial. Hal ini mengingat dan menyangkut kelayakan pendapatan tenaga agar bekerja profesional dan layak sebagai sumber dana penghidupan. Ketika rencana anggaran biaya yang dilelang setelah proses penyusunan kewajaran harga ( biasa disebut harga perkiraan sendiri ) dapat menarik penyedia outsourcing untuk menyampaikan penawaran.

Penawaran diterima yang diajukan oleh berbagai penyedia umumnya adalah penawaran terendah yang memenuhi syarat lainnya. Untuk menjamin bahwa penggunaan outsourcing tunduk pada ketentuan peraturan ketenagakerjaan, perlu diperhatikan syarat teknis dan kebutuhan biaya yang tidak menyimpang dari aturan ketenagakerjaan. Misalnya jangan sampai terjadi, penawaran biaya dari penyedia dalam pelaksanaan kontrak memotong hak tenaga yang seharusnya diterima, tenaga yang pekerjakan masih dibawah umur, tidak ada jaminan ketenagakerjaan atau jaminan lainnya yang ditentukan peraturan ketenagakerjaan, biaya tidak cukup, asal dilelangkan karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Berbagai kasus lelang pengadaan outsourcing, pokja menggugurkan penawaran dimana upah tenaga di bawah UMR. Hal ini adalah keberanian dan bentuk tanggung jawab sebagai Pokja pengadaan mengimplementasikan peraturan ketenagakerjaan yang benar.

Sementara dapat diuraikan mengapa pemberian gaji / upah dari penyedia kepada tenaga kurang dari standar yang ditentukan aturan ketenagakerjaan;

  1. Ditentukan dalam Perjanjian kerja antara Penyedia dengan tenaga kerja.

Konsekuensi yuridis bila pemberian gaji/upah dari penyedia sebagai perusahaan kepada tenaga kerja, dilihat kembali pada syarat hubungan kerja yang terjadi karena adanya perjanjian kerja. Jika tidak terpenuhi syarat objektif seperti melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (UU Ketenagakerjaan), maka perjanjian kerja tersebut akan batal demi hukum. Konsekuensi batal demi hukum adalah dianggap tidak ada perjanjian atau tidak mempunyai hukum tetap. Para pihak yang bersalah diminta untuk mengembalikan pada kondisi sebelum perjanjian kerja. Lantas bagaimana kalau tenaga sudah dibayar sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati? Bagaimana kalau sampai terjadi perjanjian kerja yang sebenarnya batal demi hukum tersebut berakhir karena telah masa yang diperjanjikan telah berakhir? Tentunya selama para pihak tidak memperkarakan atau mempermasalahkanya tidak akan muncul masalah. Penyeselaian perjanjian kerja antara pengusaha outsourcing dengan tenaga kerja yang batal demi hukum tidak semudah dalam memahami masalah dan menguraikan masalah tersebut.  Maksudnya suatu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkadang tidak/belum sesuai dalam implementasinya. Berlakunya peraturan akan melihat dari sistem yang lain, seperti struktur hukum dan budaya hukum.

  1. Keterbatasan anggaran instansi pemerintah yang menggunakan outsourcing.

Hal yang patut diperhatikan bagi instansi pemerintah yang akan menggunakan outsourcing adalah itikad baik tunduk pada peraturan ketenagakerjaan. Pemberian  gaji/upah kepada tenaga kerja outsourcing yang kurang dari UMR bukanlah hal yang direncanakan sejak awal atau dalam perencanaan. Pemberian gaji/upah kepada tenaga memang bukan langsung dari instansi pemerintah pengguna, melainkan dari peyedia outsourcing yang didasarkan perjanjian kerja. Lantas konsekuensi yuridis apa kontrak atau perjanjian kerja yang dibuat antara instansi pemerintah dengan penyedia? Aspek yuridis perjanjian kerja/kontrak antara instansi pemerintah dengan penyedia berlaku hukum perdata/privat dan hukum publik.

Aspek hukum perdata/privat antara instansi pemerintah dengan penyedia akan kembali pada syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu terpenuhinya syarat :

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Lantas, akan muncul pertanyaan, apakah pemberian gaji/upah kepada tenaga outsourcing mengakibatkan kontrak/perjanjian kerja antara instansi pemerintah dengan penyedia batal demi hukum? Menjawab pertanyaan tersebut akan kembali pada siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Dalam kontek pemberian gaji/upah kepada tenaga adalah kewajian penyedia berdasarkan perjanjian kerja antara penyedia dengan tenaga, bukan kewajiban instansi pemerintah. Perjanjian kerja outsourcing antara instansi pemerintah dengan penyedia tidak menjadi batal demi hukum. Namun demikian seyogyanya instansi pemerintah menganggarkan pemberian gaji/upah kepada tenaga outsourcing sudah mengikuti ketentuan peraturan ketenagakerjaan. Demikian pula penyedia ketika memberikan penawaran terhadap lelang outsourcing patut memperhatikan kecukupan anggaran, khususnya pemberian gaji/upah kepada tenganya tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan.

Dari uraian di atas diusulkan atau saran sebagai berikut:

  1. Perlu penegasan dalam peraturan peraturan perundangan-undangan penggunaan outsourcing di instansi pemerintah
  2. Perlunya perlindungan hukum terhadap tenaga outsourcing yang bekerja di instansi pemerintah yang mencakup kesejahteraan, keselamatan kerja atau perlindungan hukum lainnya.

 

 

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura