Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

April 2018
M T W T F S S
« Jan   Jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


Perkembangan dan Pemahaman Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

April 16, 2018
Filed under: Articel — ajiksujoko @ 2:51 pm

aspek hukum pbj

Putusan hakim di Indonesia mewarnai dalam perkembangan hukum dan pemahaman hukum mengenai aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebelum ada putusan hakim di tingkat Mahkmah Agung aspek Hukum Tata Usaha Negara juga mewarnai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam penyelesaian masalah yang diajukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Berikut Keputusan MA :

  1. Keputusan MA Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008 tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang
  2. Keputusan MA Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Sanggah Banding dan Pembatalan Lelang
  3. Keputusan MA Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Pengumuman dan Penetapan Lelang
  4. Keputusan MA Nomor 296 K/TUN/2007 tanggal 3 Desember 2008 tentang Hasil Evaluasi Lelang

Setelah adanya beberapa kasus/permasalahan hukum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang diajukan proses litigasi, dalam perkembangannya aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah juga mengalami perubahan. Aspek Hukum Tata Usaha Negara sudah tidak masuk dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentu tidak sekedar hanya putusan hakim yang dilihat dari sisi normatif, namun juga mempertimbangkan kebijakan dan keadilan serta perkembangan teori yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan kasus /sengketa hukum.

Yang menarik adalah penggunaan teori melebur. Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory)

“Kapan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata ?

Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara faktual KTUN yang disengketakan dan diminta diuji keabsahannya ternyata :

  1. Jangkauan akhir dari KTUN diterbitkan (tujuannya) dimaksudkan untuk melahirkan suatu perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata.
  2. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut.
  3. KTUN yang berkaitan dengan ijin cerai tidak digolongkan sebagai KTUN yang melebur dalam perbuatan hukum perdatanya (ic.perceraian), karena ijin cerai merupakan ketentuan hukum publik (hukum administrasi) sebagai syarat bagi PNS yang akan melakukan perceraian. Dengan demikian ijin cerai merupakan lex spesialis dan dikecualikan dari penerapan teori melebur.”

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan hal yang sangat dinamis, dan sangat memungkinkan aspek hukum mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini bisa saja berubah kedepan. Aspek hukum yang terkait dalam pengadaan barang/jasa saat ini adalah : hukum pidana, hukum persaingan usaha dam hukum perdata. Menurut Mudjisantoso (Kasubdir Penanganan Permasalahan Kontrak LKPP), hanya satu-satunya Indonesia yang menerapkan aspek hukum pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Di negara-negara lain tidak ada kasus pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Urusan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah dilakukan sesuai proses bisnis dalam dunia usaha yang kental dengan nuansa private law. Menurut Heri Suroso dalam tulisannya yang pernah dimuat dalam koran Suara Merdeka dan post di blognya Mudjisantoso, “Stop Kriminalisasi Pengadaan, Efektifkah Instruksi Jokowi? yang intinya jangan ada lagi kriminalisasi dalam penegakan hukum di pengadaan barang/jasa pemerintah.

Masuknya aspek hukum pidana memang dirasa ada tarik ulur antara pemerintah dengan pelaku bisnis. Pemerintah mengamankan kondisi adanya “loss of “value” tidak terjadi, karena hilangnya suatu nilai publik (yang seharusnya/bisa dimanfaatkan) dianggap menghilangkan kekayaan negara sehingga dianggap merugikan keuangan negara. Sedang posisi pelaku bisnis berupaya agar mendapatkan “value without loss”, nilai keutungan yang dicari tanpa mengalami kerugian.

Jika melihat kewenangan pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum publik, ia dapat melakukan perbuatan perdata, maka aspek perdata ini lah yang dipakai dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah. “How to buy” yang dilakukan pemerintah tidak sekedar “procedure to buy”, namun juga melihat kadiah membeli dalam praktik bisnis yang biasa dilakukan palaku bisnis agar tidak tertinggal praktik bisnis yang selalu berkembang. Kadiah pengadaan barang/jasa pemerintah adalah “publik procurement” yang memiliki ciri khusus atau pembeda dengan “private sector procurement”. Pergesaran kadiah hukum dalam barang/jasa pemerintah bisa saja berubah melihat kaidah hukum pengadaan yang dilakukan olen negara-negara lain yang sudah berlaku internasional, karena interaksi pelaku bisnis akan merasa nyaman tanpa “todongan” kasus pidana”. Hal ini bisa dilihat perselisihan yang timbul dalam “public procurement” negara-negara tetangga bermuara pada penyelesaian non litigasi tanpa unsur pidana.

Melihat pergeseran atau hilangnya aspek hukum Tata Usaha Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, bisa disimpulkan dari peran hakim, “Judge made law”.  Bisa jadi aspek hukum pidana akan tergeser atau hilang, sehingga tinggal aspek hukum perdata dan hukum persaingan usaha, karena melihat perkembangan praktik bisnis yang selalu berkembang.

 

 

Sumber :

Setya Budi Arijanta, https://www.youtube.com/watch?v=b9M8-kFD_wU

Mudisantoso, http://www.mudjisantosa.net/2016/12/stop-kriminalisasi-pengadaan-efektifkah.html

http://peratun.blogspot.co.id/2015/03/rumusan-hasil-pleno-kamar-tata-usaha.html#more

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura