Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

April 2019
M T W T F S S
« Jun   Jul »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


KONTEKSTUAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ)

April 25, 2019
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 3:13 pm

Idealnya aturan pengadaan (textual) menjadi pedoman/dasar hukum bagi para pelaksana untuk memproses PBJ. Aturan merupakan salah satu sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan substansi (bukan dalam rangka penegakannya), substansi hukum yang berupa peraturan PBJ diuji di dalam pelaksanaannya. Apakah dalam pelaksanaanya sesuai dengan peraturan atau tidak. Substansi hukum PBJ yang termuat dalam suatu aturan diantaranya, dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahanya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Tahun 2018 terbit Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan-perubahan tekstual suatu aturan pengadaan jika perhatikan menyesuiakan dengan pengalaman/kejadian/kondisi yang pernah ada dan sebagai langkah penyempurnaan aturan sebelumnya. Namun demikian, apakah aturan-aturan tekstual yang termuat dalam peraturan pengadaan yang paling akhir sudah sempurna?. Tentu untuk menjawab apakah suatu aturan hukum itu sempurna akan kembali pada bagaimana aturan itu akan diuji dalam praktik/pelaksanaan/implementasinya.

Sebagi misal, era Kepres 80, pernah terjadi, bahwa LKPP yang awal mulanya dibentuk ± tahun 2007 pernah mengalami kesulitan juga dimana/tempat mereka harus bekerja/berkantor. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Setya Budiarijanta (Sosialisasi LPS di Semarang- 17 Januari 2019), awal mulanya LKPP pun harus menyewa gedung agar aktivitas/tugas yang dibebankan kepadanya dapat berjalan. Namun proses sewa pun tidak berjalan mulus. Mengapa demikian? Dalam konsep pengeluaran uang negara menurut aturan keuangan, maka harus ada barang/jasa dahulu kemudian baru bisa dibayar. Termasuk jasa sewa. Seandainya sewa gedung oleh LKPP, tapi biaya sewa gedung dibayar kalau selesai, mana ada orang yang mau menyewakan seperti itu? Menghadapai kondisi seperti itu tentu cukup dramatis jika model sewa gedung menggunakan metode pembayaran seperti itu. Terkadang kondisi lapangan dalam PBJ berbentur dengan peraturan lain.

Kondisi lain dalam praktik implementasi PBJ seperti, menghadapi unforeseen condition dimana menambah nilai biaya kontrak yang dapat melampaui 10 % dari nilai biaya kontrak awal. Situasi seperti unforeseen condition sangat memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Atau mungkin dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan masih terkendala dengan situasi, semisal;

  • pembebasan lahan yang belum selesai
  • gugatan dari warga atau masyarakat
  • terjadi pidana (pembunuhan) di lokasi pekerjaan.

Kondisi-kondisi di lapangan dalam implementasi PBJ sangat memungkinkan terjadi situasi dilapangan berbeda dengan substansi (tekstual) aturan PBJ. Situasi-situasi dalam praktik PBJ adakalanya terjadi sebagai berikut:

1). Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, apakah kejadian tersebut itu diatur dalam peraturan atau tidak.

2).Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian, apakah kejadian tersebut bersinggungan dengan “ranah hukum” atau di luar “ranah hukum”

Situasi di lapangan dalam PBJ dalam praktiknya bisa dilakukan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan PBJ. Semisal karena tidak ditentukan dalam PBJ atau jika dilakukan justru akan tujuan dalam pengadaan tidak akan tercapai. Bentuk-bentuk penyimpangan merupakan kejadian-kejadian karena adanya situasi yang mengharuskan adanya penyimpangan tersebut. Di dalam UU No. 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adanya peluang yang disebut diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Persyaratan Diskresi harus memenuhi syarat:

Persyaratan Diskresi harus memenuhi syarat:

1.sesuai dengan tujuan Diskresi

  • melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
  • mengisi kekosongan hukum;
  • memberikan kepastian hukum; dan
  • mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

2.tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.sesuai dengan AUPB;

4.berdasarkan alasan-alasan yang objektif;

5.tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

6.dilakukan dengan iktikad baik.

Share on Facebook

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. | TrackBack URI

Leave a comment

XHTML ( You can use these tags): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> .

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

*


Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura