Ajik Ajik
Web Blog Undip Web Blog Undip

Calendar

November 2019
M T W T F S S
« Oct    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Main

Categories:

Archives:


Links

Meta:


MEMBAHAS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

July 4, 2019
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 2:49 pm

MEMBAHAS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR

Share on Facebook

Pemberian Sanksi kepada Penyedia

Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 8:58 am

pemberian sanksi menurut Perek Undip No. 20 tahun 2017

pemberian sanksi menurut Perlem LKPP No. 17  tahun 2018

Share on Facebook

DENGAN SIAPA ANDA BERKONTRAK ?

July 2, 2019
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 12:10 pm

DENGAN SIAPA ANDA BERKONTRAK ?

Signing contracts is an essential process in the business of conventional commerce[1]. Seiring dengan perekembangan dalam praktik perdagangan, model konvensional sudah banyak beralih pada model elektronik, maka praktik penandatanganan kontrak secara elektronik sangat penting untuk transaksi e-commerce. (more…)

Share on Facebook

KONTEKSTUAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ)

April 25, 2019
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 3:13 pm

Idealnya aturan pengadaan (textual) menjadi pedoman/dasar hukum bagi para pelaksana untuk memproses PBJ. Aturan merupakan salah satu sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Ia mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. (more…)

Share on Facebook

PELUANG PERMASALAHAN PENYEBAB MASALAH PEKERJAAN KONSTRUKSI

June 7, 2018
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 12:13 pm

masalah pekerjaan konstruksi

Share on Facebook

Perkembangan dan Pemahaman Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

April 16, 2018
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 2:51 pm

aspek hukum pbj

Putusan hakim di Indonesia mewarnai dalam perkembangan hukum dan pemahaman hukum mengenai aspek hukum pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebelum ada putusan hakim di tingkat Mahkmah Agung aspek Hukum Tata Usaha Negara juga mewarnai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam penyelesaian masalah yang diajukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. (more…)

Share on Facebook

Cerita Ceria dan Derita Utang di Bank, dan Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

April 5, 2018
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 2:30 pm

Apakah anda pernah pinjam /utang uang di bank ? kalau ya tentu anda memiliki pengalaman seluk beluk berhutang di bank. Jika belum, saya sarankan; jangan pernah. Tidak hanya bagi pegawai negeri yang gemar utang di bank, pengusaha juga tidak kalah. Pernah suatu hari, rekanan yang telah melalui proses pengadaan dan sudah sampai tahap penandatanganan kontrak menemui saya. Berujar rekanan tersebut, “Pak kalau kontraknya sudah ditandatangani PPK, saya minta copian satu ya”. Saya jawab “tidak usah yang kopian, yang asli satu itu kan milik Bapak. Kan kontraknya dibuat dua asli, untuk arsip sini  satu dan satu lagi buat rekanan”…..”Maaf, mau saya ajukan ke bank buat “tambah-tambah” dana”, imbuhnya.. (more…)

Share on Facebook

Matrik Bentuk Kontrak Berdasar Jenis Pengadaan

April 2, 2018
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 11:05 am

Matrik Bentuk Kontrak peraturan pengadaan

Share on Facebook

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN MASALAH PIDANA DALAM PBJ PEMERINTAH

February 24, 2017
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 2:51 pm

Dalam kasus bisnis perdagangan jarang terjadi sengketa yang masuk dalam ranah pidana. Kalau ada pun mungkin karena adanya penipuan atau “mematikan” (dalam arti=membunuh) lawan bisnis karena sebab urusan bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan yang biasa dilakukan para pihak berlaku hukum privat/perdata. Misalpun muncul sengketa hukum atau ketidaksepahaman mengenai bisnis mereka, akan diselesaikan secara hukum privat/perdata. Penyelesaian sengketa hukum dalam bisnis perdagangan bisa dilalui jalur litigasi dan non litigasi, baik dalam forum regional, nasional maupun internasional. (more…)

Share on Facebook

“INVISIBLE STUCTURE” DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

August 11, 2015
Filed under: Pengadaan Barang/Jasa — ajiksujoko @ 10:22 am

Berbicara mengenai implementasi peraturan tidak bisa dilepaskan dari kaidah ilmu hukum. Peraturan merupakan aturan hukum yang bersifat normatif. Artinya peraturan menjadi hukum karena dibuat oleh lembaga yang berwenang. Seperti halnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara normatif diatur dalam Perpres No 54 Tahun 2010 dan perubahnnya. Perpres merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden, karena Presiden berwenang membuat Peraturan yang biasa dikenal dengan Perpres. Peraturan merupakan salah satu komponen sistem hukum. (more…)

Share on Facebook

Sunflowers Theme by Pello Xabier Altadill Izura